Pemilihan Umum yang digelar Komisi Pemilihan Umum Thailand, sia-sia. Mahkamah Konstitusi Thailand, Jumat (21/03), menyatakan pemilu yang digelar pemerintah bulan lalu tidak sah karena tidak diikuti oleh oposisi.

Keputusan MK ini merupakan pukulan telak bagi pemerintahan Yingluck Shinawatra yang menawarkan percepatan pemilu ini sebagai jalan tengah dari desakan oposisi. Dilain sisi, putusan MK ini membuka ruang bagi pemerintah dan oposisi untuk kembali mendiskusikan pemilu baru guna mengakhiri kebuntuan politik yang sudah terjadi berbulan-bulan. Kisruh politik di Thailand bisa diakhiri asalkan pihak oposisi sepakat tidak akan memboikot pemilu lagi.

Akan tetapi kelompok pendukung pemerintah khawatir Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra akan dilengserkan sebelum pemilu ulang digelar. Apalagi, saat ini komisi anti-korupsi Thailand tengah menyelidiki dugaan kelalaian Yingluck dalam kebijakan subsidi pembelian beras.

Jika dinyatakan bersalah, Yingluck menghadapi kemungkinan pemakzulan di majelis tinggi parlemen.

Keputusan MK ini mempersulit Yingluck yang selama 4 bulan bertahan menghadapi aksi massa yang ingin menggusurnya dan membentuk "dewan rakyat" untuk mengawasi reformasi politik.