Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan, permintaan maaf dan penyesaan yang disampaikan pihak Amerika Serikat (AS) atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS, tidak cukup. Indonesia meminta penjelasan kenapa peristiwa ini bisa terjadi.

“Dari mereka saya dapat info bahwa situasinya diresolve. Sudah tidak ada lagi restriksi apapun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke AS. Tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap perlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi," ujar Retno usai bertemu Wakil Dubes AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee di kantor Kemenlu, Jakarta, Senin (23/10).

Retno menyebut, dalam pertemuan itu, pihak AS kembali menyatakan permohonan maaf atas penolakan terhadap Jenderal Gatot ke AS.

“Mereka menyatakan sekali lagi regret dan apologize. Karena kemarin saat saya bicara dengan Dubes AS, Dubes Donovan sudah menyampaikan hal itu dan tadi kembali diulang oleh mereka," ujar Menlu.

Menlu menambahkan, pihak AS terus berusaha untuk memperbaiki situasi. Mereka juga menegaskan kini tak ada lagi masalah jika Panglima TNI hendak berkunjung ke AS.

Namun, kepada Wakil Dubes AS Erin, Retno menyatakan maaf dan penyesalan saja tidak cukup. Apalagi isu Jenderal Gatot ditolak masuk ke AS ini juga sudah ikut jadi bahasan media internasional. “Kami tetap perlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi," tegas Menlu Retno.

Saat wartawan bertanya apakah Wakil Dubes AS Erin sudah menjelaskan alasan penolakan terhadap Panglima TNI tersebut, Retno tak menjawab. Dia mengaku buru-buru karena dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

Sebelumnya Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan keberangkatan Panglima atas perintah Presiden Joko Widodo. Menurut Wuryanto, Panglima TNI sudah beberapa kali berkunjung ke AS, dan selama ini tidak ada masalah. Panglima TNI terakhir ke AS pada Februari 2016.

"Jadi harus ada penjelasan lebih dulu kenapa ada larangan. Tiba-tiba nggak boleh ke sana bagaimana? Jadi menunggu penjelasan dulu. Pokoknya kalau berangkat pasti atas perintah Presiden RI," ujar Wuryanto, Minggu.