Pemerintah menaruh perhatian pada rencana unjuk rasa besar-besaran, tepat satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, 20 Oktober 2010. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan agar aksi tidak mengganggu penyelenggaraan negara.

"Memandang perlu menyikapi berbagai sorotan terhadap penyelenggaraan pemerintah pada setahun Kabinet Indonesia Bersatu II," ujar Purnomo Yusgiantoro melalui pesan elektronik, Ahad (17/10).

Demokrasi telah memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Budaya itu, harus terus dipelihara. Menurut Purnomo, selama kebebasan berpendapat tersebut hendaknya memperhatikan etika dan tata cara berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pro-kontra sebagai wujud perbedaan pendapat merupakan yang wajar. Namun, Purnomo meminta agar perbedaan pendapat tersebut tidak dilakukan dengan cara yang inkonstitusional. "Sehingga dapat menimbulkan terganggunya penyelenggaraan roda pemerintahan yang sah sebagai wujud amanat kedaulatan rakyat."

Purnomo mengatakan, Jika mengancam eksistensi keutuhan dan menyebabkan terjadinya disintegrasi soliditas kehidupan bangsa, itu menjadi urusan pertahanan negara. "Alat pertahanan negara juga berperan dalam menjaga dan mengawal tetap berlangsungnya kehidupan demokrasi."