Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan radiogram untuk mengantisipasi kericuhan penetapan calon. Radiogram Mendagdri ini ditujukan kepada para Gubernur se-Indonesia.

Tujuannya agar pilkada serentak yang telah berjalan lancar, jangan sampai pada akhirnya tak berujung kondusif.

Tjahjo memberi instruksi agar jajaran pemerintah daerah meningkatkan kembali deteksi dini pada tahap penetapan calon. Bahkan, jika perlu setiap daerah menetapkan siaga satu pada tahapan penetapan calon, hingga masuk ke permohonan gugatan dan putusan MK. Alasannya, tindakan anarkis di Kaltara beberapa waktu lalu dinilai telah mencederai demokrasi di Indonesia.

"Perlu antisipasi dan deteksi dini secara saksama agar kejadian seperti di Provinsi Kalimantan Utara dan beberapa kabupaten/kota dapat diatasi dan diprediksi awal," kata Tjahjo, Senin (21/12).

Menurut Tjahjo, masa-masa tersebut bisa menjadi rawan, termasuk pada saat sekarang ini masa pengajuan permohonan dan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, dia meminta para Gubernur terus berkordinasi dengan forkompida kabupaten/kota untuk mencermati perkembangan dinamika masyarakat setempat.

“Tak hanya dengan jajaran pemerintah, dan TNI/Polri, namun perlu juga membangun komunikasi bersama tokoh masyarakat, agama, adat, beserta timses pasangan calon dan sejumlah elemen masyarakat,” kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo menilai perlu adanya langkah antisipasi dengan pemetaan lokasi vital guna memperketat penjagaan serta pengawasan.

"Emosi elite dan masyarakat cukup tinggi, perlu kewaspadaan penuh. Jangan sampai pilkada yang berjalan lancar tanpa konflik akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan karena kita lengah deteksi dini," pungkas Tajhjo.