Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bakal mempertemukan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pimpinan DPRD dalam satu meja. Pertemuan itu untuk menyelesaikan permasalahan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 yang tak kunjung usai.

"Mungkin sama legislatif juga, tinggal tunggu waktunya," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (27/02).

Menurut Ahok, pangkal permasalahan kisruh APBD 2015 ini bukanlah karena kurangnya komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Ahok menegaskan, tidak akan memasukkan usulan anggaran "siluman" senilai Rp12,1 triliun ke dalam APBD.

Sementara APBD yang diserahkan ke Kemendagri adalah anggaran yang disahkan dalam rapat paripurna pengesahan pada 27 Januari 2015 lalu. Di dalam dokumen APBD itu tidak ada usulan anggaran "siluman" senilai Rp12,1 triliun.

"Anda suruh saya masukkin Rp12,1 triliun ke APBD, gimana mau komunikasi? Itu aja. Jadi sebenernya kalau saya mau masukkin, baik-baik semua kok pasti, kami komunikasi tapi ya saya harus transparan," ujar Basuki.

Usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun itu salah satunya bakal dialokasikan untuk pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah dan kantor kelurahan serta kecamatan.

Ahok mengatakan, anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu lebih baik dialokasikan untuk program unggulan dibanding anggaran yang tidak prioritas. Usulan tersebut merupakan potongan dari anggaran program unggulan DKI lainnya.