Sikap pemerintah yang terkesan maju mundur terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) mengindikasikan gagalnya komunikasi antar semua pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah. Pertamina sempat mengumumkan kenaikan harga BBM non subsidi, yang bakal berlaku hari ini, Jumat (15/05). Namun, keputusan itu dibatalkan beberapa jam sebelum diberlakukan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, sikap pemerintah yang membatalkan kebijakan di jam-jam terakhir jelang pemberlakukan, menunjukkan sikap yang kurang mantap. “Ini tunjukkan sifat kurang mantap. Galau itu ada. Ini pelajaran yang kurang baik bagi masyarakat. Walau pun ini dampaknya tidak mengejutkan, tapi Informasi ini kurang baik," ujar Agus kepada pers di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/05).

Dikatakan politisi dari Partai Demokrat ini, tim sosialisasi dan tim pemikir BBM yang dibentuk pemerintah terlihat belum klop. Presiden perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi, agar informasi yang belum matang jangan dulu disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang tidak tepat bisa mengganggu kondisi masyarakat.

“Ini perlu diadakan sinkronisasi sehinga apa pun kebijakan yang dikeluarkan dan disampaikan ke masyarakat lebih akurat dan tidak perlu dicabut. Kalau memang tidak akan naik, ya jangan diinformasikan dulu," ujar dia.

Agus menambahkan dengan peristiwa ini, Presiden harus segera melakukan evaluasi kinerja para menterinya. Ini agar berbagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan gejolak.

“Memang tim ekonomi Pak Jokowi ini sangat mengkhawatirkan. Banyak hal yang harus diperbaiki. Harus diberikan arahan yang cukup kuat. Trigger yang sangat kuat, sehingga lebih memperkokoh ekonomi kita," kata Agus.