Rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menganggarkan pembelian helikopter untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016, tidak mendapat lampu hijau dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Sofyan Djalil. Pasalnya, menyewa dinilai lebih efisien dan efektif ketimbang harus membeli heli.

“Bukan ditolak tetapi kan yang penting pemanfaatannya, nah oleh sebab itu diskusinya adalah kenapa kita tidak sewa saja? Seperti yang dilakukan oleh BNPB dan juga yang lainnya," ujar Sofyan kepada pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (09/06).

Sofyan ragu apabila cuma satu helikopter dikelola oleh sebuah kementerian rasanya tidak akan terkelola dengan baik. "Tapi kalau misalnya dikelola oleh perusahaan profesional seperti PT Pelita Air Service dan lain-lain, kita tinggal sewa saja misalnya dengan kontrak berapa jam satu tahun karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengelola khusus helikopter," ujarnya.

Terkait perbandingan biaya, Sofyan memastikan akan lebih murah apabila menyewa helikopter, namun yang jadi masalah kalau pengelolanya cuma satu karena diperlukan perawatan yang intensif.

"Seperti saat ini, Menkeu (Bambang Brodjonegoro) juga punya ide untuk nanti mobil menteri barang kali kami sewa saja, mobil dirjen kami sewa saja karena lebih hemat, lebih baik, dan lebih mudah dari pada kemudian dikelola oleh birokrasi oleh pemerintah karena tidak akan terkelola dengan baik," tuturnya.

Sebagai contoh, kata dia, apabila mobilnya mogok bisa diganti dengan yang lainnya. "Pendekatannya adalah negara juga lagi sulit, jadi anggaran itu harus betul-betul efisien. Saya bilang ke Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK), kenapa kita tidak sewa saja," tandas Sofyan.