Politisi Partai Golkar mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali 30 November atas alasan berpotensi ricuh. Larangan itu menguatkan dugaan intervensi penguasa terhadap internal Golkar dan menjadi contoh buruk bagi demokrasi.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo, menyebut, pernyataan Tedjo itu mengkofirmasi adanya campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap internal Golkar. “Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini," ujar Wakil Bendahara Umum Golkar itu, kepada pers, kemarin.

Bambang mengatakan, kader Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan refresif dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Menko Polhukam tersebut. “Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis tersebut. Menko Polhukam offside," tukasnya.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, Menko Polhukam tidak bisa menganulir putusan Golkar terkait Munas.”Kita hormati, apalagi Menko Polhukam. Tetapi tidak bisa menganulir putusan Partai Golkar," ujar Idrus.

Ia menegaskan, pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November nanti, merupakan hasil keputusan Rapimnas Golkar di Yogyakarta yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian, keputusan itu harus dijalankan.

Idrus menghormati saran dari Menteri Tedjo. Namun demikian saran itu hanya sebatas saran, tak bisa menggagalkan keputusan Rapimnas. “Kita terimakasih atas sarannya. Ya tetapi karena sudah diputuskan dalam Rapimnas, tentu DPP Partai Golkar tugasnya hanya untuk mengamankan dan melaksanakan Rapimnas itu," ujar Idrus.