Agung Laksono menyerahkan secara resmi daftar kepengurusan Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Daftar kepengurusan tersebut berisikan 377 orang, terbesar dalam sejarah Golkar.

“Kami menyerahkan susunan kepengurusan yang (hasil munas) Bali juga jadi membengkak. Ini DPP Partai Golkar paling besar dengan 377 pengurus, dengan Waketum tetap, Sekjen tetap," terang Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan, di Kantor Kemkumham, Jakarta, Selasa (17/03).

Leo datang ke Kantor Kemkumham seorang diri setelah menerima berkas pengurusan dari Lawrence Siburian sekitar pukul 09.00 WIB. Ia menyebut, sekitar 35 nama politisi Golkar dari Kubu Aburizal Bakrie (ARB) telah masuk kepengurusan ini. Mereka, antara lain Satya Widya Yudha, Rully Chairul Azwar, dan Robert Joppy Kardinal.

Dari sekian nama politisi Golkar yang diklaim telah menyeberang ke kubu Agung, tidak terdapat nama ARB. Alasannya, ketum Golkar versi Munas Bali itu tidak merespons permintaan pihak Agung yang menghendaki ARB duduk dalam anggota Dewan Pertimbangan Partai.

”Sebanyak 35 (nama, red) yang masuk. Ada yang berinisiatif sendiri datang ke saya, karena kita bersaudara semua. Jadi, bersaudara dalam kasih Golkar,” katanya.

Leo mengatakan, pihak Agung membuka ruang untuk politisi Golkar kubu ARB masuk ke dalam kepengurusan Golkar di bawah komando Agung Laksono sebagaimana keputusan Mahkamah Partai Golkar. “Setelah itu tidak ada perdebatan dan wacana lain karena Partai Golkar hanya satu di bawah komando Agung Laksono," klaimnya.