Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menindaklanjuti dugaan dana siluman di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI. Sebelumnya dugaan ini dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama aliah Ahok, kepada media massa.

Salah satunya adalah dugaan penyelewengan dalam pengadaan unit-unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah di Jakarta di tahun 2014, yang mencapai Rp5,8 miliar per unitnya.

"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap menindaklanjuti," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, Jumat (27/02).

Menurut Johan Budi, laporan itu baru bisa ditindaklanjuti bila Ahok juga bersedia melaporkannya. "Tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak."

Sebelumnya, Ahok sempat menyebut bahwa dia akan melaporkan ke penegak hukum terkait pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta. "Saya kira ini sudah masuk ketindakan mark-up. Untuk kejahatan, pasti kita akan laporkan," kata Ahok.