Perpecahan di Partai Hanura masih terus berlanjut dan bahkan melebar ke kasus hukum. Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Syarifudin Sudding dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (18/01) kemarin.

Laporan itu dilakukan oleh Serfasius Serbaya Manek yang mengaku mendapat kuasa oleh Partai Hanura. Sudding Cs dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan dalam jabatan.

“Kami menilai berkumpulnya Pak Sudding dan kawan-kawannya sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai Munaslub tadi patut diduga tindakan penggelapan jabatan dengan mengatasnamakan DPP Hanura yang sah, di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang atau OSO," terang Manek di Jakarta, Kamis (18/01).

Selain itu, Manek menduga Sudding dan kawan-kawannya menggunakan atribut-atribut dan akta-akta partai, seperti AD/ART yang palsu dalam menyelenggarakan kegiatan sejak tanggal 13 Januari 2018 lalu. Alasannya, Sudding sudah dipecat dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal dan pengurus DPP Partai Hanura.

“Karena itu, seluruh aktivitas sejak yang dilakukan Sudding Cs sejak tanggal 14 Januari 2018 merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional karena dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak menjadi anggota dan pengurus DPP Hanura. Jadi, mereka sudah tidak mempunyai legal standing lagi," terang dia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/01), membenarkan adanya laporan polisi tersebut. “Laporannya terkait dugaan pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan PENGGELAPAN dalam jabatan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau PASAL 374 KUHP," ujar Argo.

Argo menjelaskan, berdasarkan keterangan pelapor, Sudding tak lagi menjabat sebagai Sekjen Partai Hanura. Namun, pada 15 Januari 2018 lalu, Sudding masih menggunakan atribut dan mengadakan rapat yang mengatasnamakan Partai Hanura. Laporan ini diterima dan tertuang dalam nomor laporan: LP/338/I/2018/PMJ /Dit. Reskrimum.