Komisi VIII DPR mengusulkan agar anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial perlu ditambah karena melihat luasnya cakupan penanganan di seluruh Indonesia.

"Kemensos ini radiusnya kelihatan besar dan cakupannya luas sekali seluruh Indonesia. Karena itu perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk menambah anggaran," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (29/03).

Saleh mengungkapkan saat ini anggaran di Kemensos mencapai Rp300 miliar untuk penanganan bencana alam. Namun, perlu diketahui bahwa penanganan bencana juga dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan SAR Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kalau digabung secara keseluruhan sebetulnya besar juga termasuk di antaranya pemda. Karena pemda juga memiliki anggaran untuk itu," kata Saleh.

Akan tetapi, kata Saleh, kenaikan anggaran diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok yang diinginkan oleh Kemensos, misalnya buffer stock atau stok penyangga.

Saleh mengatakan, anggaran tersebut untuk mengantisipasi sewaktu-waktu ada bencana jadi mereka ada makanan, selimut, tenda kebutuhan air bersih dan sebagainya di daerah-daerah yang memang rawan bencana.

"Itu hal pokok karena jangan sampai terjadi bencana bantuan kemanusiaannya datang terlambat," kata Saleh.

Menurut Saleh, pihak yang bisa memberikan bantuan kemanusiaan pada saat situasi darurat seperti itu yang pertama sekali adalah pemerintah, maka pemerintah harus menyediakannya.

Di samping itu juga masalah logistik seperti perahu karet, tenda yang besar, dapur umum memang harus disiapkan. Terlebih lagi tugas Kemensos dalam koordinasi penanggulangan bencana adalah memberikan bantuan pada mereka yang ada di pengungsian.

Sementara, Basarnas melakukan evakuasi, PMI memberi pertolongan kesehatan pertama sedangkan Kemensos tugas utama adalah memberikan perlindungan di tempat pengungsian. "Di tempat pengungsian itu harus disiapkan semua kebutuhannya," ujar Saleh.

Kalau anggaran kecil tentu seperti yang ada di rapat komisi VIII, Saleh menganggap anggaran seperti ini masih jauh dari kebutuhannya. "Saya kira pemerintah juga sudah memikirkan itu tapi dengan segala keterbatasannya kita akan mendorong terus," kata Saleh.