Sudah jadi rahasia umum, kinerja intelijen memang mengkhawatirkan. Antisipasi dini terhadap munculnya kasus-kasus kerusuhan dan pengeboman di tanah air boleh dibilang sangat mengecewacakan. Terakhir, ketika terjadi ledakan bom di Bali, kerja intelijen kembali disorot. “Apa sih kerja intelijen Indonesia, kok tidak bisa melakukan pendekteksian dan antisipasi secara dini?,” ujar seorang pengamat politik.

Pada hal jika kita menengok masa lalu, terutama masa Orde Baru, kerja intelijen sangatlah menonjol dan menentukan. Setiap kegiatan politik opsisi yang berpotensi merongrong pemerintah dan gerakan mahasiswad diawasi secara ketat. Apalagi aktivitas yang berujung kekerasan dan kerusuhan.

Setelah mengalami beberapa peristiwa yang diluar dugaan, nampaknya pemerintahan Megawati mulai sadar diri. Setidaknya untuk menyatukan gerak langkah intelijen. Maklum saja, selama ini ada beberapa lembaga intelijen yang jalan sendiri-sendiri. Semua punya bos sendiri-sendiri dan jaluar komando pun sendiri. Boleh jadi inilah penyebab saling tumpang tindihnya pekerjaan dan mungkin juga saling menunggu dalam mengantisipasi sebuah gejala gejolak sosial.

Untuk menyelaraskan komando intelijen, Presiden Megawati pun menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sebagai koordinator untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan intelijen yang ada di Indonesia, mulai dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, intelijen dan pengamanan (Intelpam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sampai intelijen kejaksaan. Meskipun berada dalam koordinasi Kepala BIN, kegiatan operasional masing-masing intelijen tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab komandan kesatuan masing-masing, seperti Bais TNI tetap berada di bawah Koordinasi Panglima TNI, Intelpam Polri di bawah koordinasi Kepala Polri, dan intel kejaksaan berada di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Penunjukan Kepala BIN sebagai koordinator seluruh kegiatan intelijen itu dituangkan dalam instruksi presiden (inpres) yang telah ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sebelum ia meninggalkan Jakarta menuju Meksiko, Selasa malam kemarin.

Wakil Sekretaris Kabinet Erman Radjagukguk membenarkan bahwa inpres penunjukan Kepala BIN sebagai koordinator kegiatan seluruh intelijen itu telah ditandatangani Presiden Megawati. Selain inpres tersebut, Presiden juga menunjuk Menko Polkam untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan terpadu melawan terorisme.

"Nama persisnya saya enggak ingat, karena naskah tidak saya bawa. Tapi, keduanya telah ditandatangani, dan inpres itu merupakan tindak lanjut dari Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Antiterorisme," kata Radjagukguk.