Proses penggusuran kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, hari ini, Senin (11/04), mengusik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Bukan penggusurannya yang ia persoalkan, tapi dilibatkannya sejumlah personil TNI dalam upaya paksa tersebut.

“Saya tidak sependapat kalau militer kita ikut cawi-cawi urusan pasar ikan, Jakut, itu sangat mengusik hati," ujar Zulkifli yang tengah berada di Padang, Senin (11/04).

Menurutnya, TNI tak tepat jika harus berhadapan dengan rakyat sendiri. “Itu sangat mengusik hati, jadi tidak pada tempatnya kalau militer Indonesia disuruh berhadapan dengan rakyat sendiri, sangat tidak tepat," kritik Zulkifli.

Ia mengatakan, TNI adalah tentara rakyat yang bertugas untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Pendekatan yang dilakukan adalah lewat cara persuasif, dialog, dan berprikemanuasiaan serta berprikeadilan. Pemerintah daerah semestinya membuka dialog dan melakukan persuasif dengan masyarakat. "Saya lihat ibu-ibu sampai disemprot gas air mata, sangat tidak tepat. Itu ibu-ibu, bagaimana,” lanjut dia.

Ia mengatakan, bukan jamannya lagi TNI ikut dalam aksi penggusuran yang membuat masyarakat teraniaya. “Kalau pakai TNI Polri harus hati-hati, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kedaulatan rakyat,” kata Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melanjutkan, saat ini bukanlah zaman yang mengedepankan tindakan represif. Tindakan keras aparat hanya akan meruntuhkan kedaulatan rakyat. “Saya tidak setuju kalau menggunakan cara-cara represif apalagi menggunakan TNI, bukan itu tugasnya," sebutnya.

Seperti diberitakan, alat-alat berat dikerahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta meratakan kawasan Pasar Ikan, Luar Batang, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada Senin (11/04) pagi. Sempat mendapat perlawanan warga, namun upaya penggusuran itu pun sukses terlaksana.

Sedikitnya 11 backhoe, 6 shovel dan 30 truk sampah membongkar bangunan-bangunan di lokasi itu. Titik yang mulai diratakan terutama di zona satu yang banyak berdiri kios.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Mohammad Iqbal mengatakan, 4218 personel keamanan dikerahkan dari sejumlah instansi untuk mengamankan penertiban ini. Antara lain Polda Metro Jaya (1389 personel), Polres Metro Jakarta Utara (429 personel), TNI (400 personel) dan Satpol PP DKI (2000 personel).