Setelah pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlangsung di Kantor Presiden Senin(18/6) malam, pimpinan DPR ingin pertemuan lanjutan diadakan di Gedung DPR, sebagai wujud penghargaan SBY pada DPR. Kedua DPR mengaku dalam pertemuan tersebut belum ada titik temu antara DPR dengan Presiden SBY.

Hal itu diungkapkan langsung Ketua DPR, Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/6) kepada wartawan ketika dimintai tanggapannya atas pertemuan itu. "Saya berharap gantianlah. Kalau nggak mau, ya nggak tahu lagi," kata Agung penuh harap.

Agung juga mengaku ketidak temuan antara kedua pihak karena masing-masing bersikukuh pada pendapatnya. Presiden SBY mengacu pada tata tertib DPR, dan masih merasa tidak mempunyai kewajiban untuk menghadiri sidang paripurna interpelasi Iran, karena bisa diwakilkan. Sebaliknya, DPR tetap bersikukuh menjalankan amanat Badan Musyawarah (Bamus) supaya SBY sendiri yang hadir.

"Saya masih optimis ada titik temu, karena beliau (Presiden) memiliki pandangan masalah ini perlu diselesaikan. Tapi memang deadlock semalam karena beliau menilai tidak punya kewajiban untuk hadir, sementara kita ingin beliau sendiri yang hadir," ungkap Agung.

Selain itu, Ketua DPR juga membenarkan ada beberapa wacana yang muncul dalam pertemuan itu. Namun karena belum menjadi keputusan pimpinan DPR, hal itu belum bisa dilaporkan ke Bamus.

"Kalau usulan ada. Antara lain rapat konsultasi antara Presiden dan pimpinan fraksi. Ada juga wacana mewakilkan pada Wapres Jusuf Kalla. Tapi ini sulit karena tidak ada aturan. Lalu ada wacana, Presiden hanya datang menjelaskan, yang menjawab pertanyaan bisa diwakilkan. Tapi itu semua masih wacana, belum ada keputusan," ungkap Agung lebih jauh.

[Bantah Deadlock]

Agung Laksono juga membatantah bila pertemuan antara DPR dengan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikatakan "{deadlock}" (menemui jalan buntu). Ini karena kedua pihak sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan.

"Tidak, kita sepakat untuk meneruskan konsultasi," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai jumpa pers bersama Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa setelah pertemuan antara empat pimpinan DPR dengan Presiden. Menurut dia, meski belum ada hasilnya, tetapi sudah jelas komunikasi dapat berjalan.

Ketika ditanya apakah itu berarti Presiden menolak untuk hadir, Agung mengatakan konsultasi itu belum sampai pada masalah formula. "Beri waktu saya dan pimpinan DPR dengan pemerintah untuk menindaklanjuti komunikasi ini," kata Agung menjawab pertanyaan wartawan.

Ketua DPR juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut menyepakati bahwa komunikasi akan dilanjutkan terus menerus supaya akhirnya bisa sepakat sebelum hari Kamis (21/6). "Jadi kita lihat lah nanti, komunikasi masih terbuka," ujar Agung diplomatis.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR Agung Laksono didampingi oleh tiga Wakil Ketua yaitu Soetardjo Soerjoguritno, Muhaimin Iskandar dan Zaenal Maarif, sementara Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan sejumlah menteri lainnya.

[Cairkan Suasana]

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, menganggap pertemuan konsultasi tersebut sedikit banyak telah mencairkan suasana tak harmonis di antara kedua lembaga negara. Hal itu diungkapkan Priyo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR di Jakarta, Selasa (19/6) kepada wartawan ketika dimintakan tanggapannya atas pertemuan tersebut.

"Kita memberi apresiasi terhadap kesediaan Presiden. Rapat konsultasi itu berdampak positif terhadap hubungan Presiden dengan parlemen," ujar Priyo optimis. Setidaknya, lanjut Priyo Budi Santoso, forum komunikasi itu telah mulai mencairkan suasana tegang yang membuat suasana tak harmonis antar kedua lembaga tinggi negara ini.

Begitu juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Sutan Bathoegana. Sutan berpendapat langkah politik (konsultasi) itu hal yang biasa untuk mencairkan hubungan antar lembaga negara karena mulai "tidak harmonis" akhir-akhir ini.

"Saya kira, meningkatkan hubungan silaturahim di antara pejabat lembaga negara adalah sesuatu yang baik untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini, khususnya berkomitmen sama-sama ingin menyejahterakan rakyat," ujar Sutan Bathoegana kepada wartawan.

[Diwakilkan Wapres]

Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menegaskan jika Presiden Yudhoyono tetap tidak mau hadir dalam Rapat Paripurna Interpelasi Nuklir Iran dan bersikukuh pada Tata Tertib (Tatib) DPR RI, atau menggunakan pendekatan birokratis formalistik, maka hal itu merupakan haknya.

Namun, Tajhjo beranggapan bahwa Presiden SBY bisa mewakilkan kepada Wakil Presiden dalam menjawab hak interpelasi tersebut. "Kalau begitu, Wakil Presiden (Wapres) saja yang hadir mewakili pemerintah atau Presiden," kata Tjahjo dengan nada kalem. Hal ini sangat bagus, karena menurut Tjahjo Kumolo, lembaga Kepresidenan itu adalah satu (Presiden dan Wapres).