Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah bersikap netral dalam setiap kekerasan berbau Sara (Suku, ras dan agama). Pemerintah perlu membantu pembangunan kembali tempat ibadah yang menjadi korban pengrusakan.

Eva mengatakan, pemerintah juga harus membantu pembangunan kembali vihara dan kelenteng, korban pembakaran, serta memperbaiki bangunan dan mobil, yang dirusak, dalam kerusuhan Tanjung Balai pada 30 Juli 2016.

“Sebaliknya, siapa pun pelaku kekerasan, yang mengatasnamakan agama apapun, juga harus ditangkap dan dihukum,” kata Eva di Jakarta, Minggu (31/07).

Eva mengingatkan, pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengatakan jangan pernah ada aturan mayoritas dan minoritas di Indonesia. Menurut dia, perlakuan negara kepada setiap warga Indonesia harus sama tanpa pandang bulu. “Ini harus ditegakkan dari Singkil sampai Tolikara, dari Bogor sampai Bali,” ujar Eva.

Eva mengusulkan agar dana pembinaan masyarakat Kementerian Agama digunakan untuk program deradikalisasi termasuk sosialisasi Islam yang toleran dan taat konstitusi.

“Insiden ini menguatkan kebutuhan akan peran negara untuk melakukan sosialisasi Pancasila dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara,” kata Eva.

Selain itu, Eva meminta masyarakat memahami risiko argumentasi minoritas harus menghormati mayoritas. Indonesia adalah negara yang punya bermacam agama dan suku, sehingga mayoritas di suatu daerah bisa jadi minoritas di daerah lain.

“Mungkin secara sosial bisa dipermasalahkan kok seorang perempuan non-Muslim protes atas speaker masjid. Tapi keberatan tersebut bukan kejahatan,” pungkas Eva.