Kementerian Dalam Negeri menyatakan, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diikuti 101 daerah telah siap digelar. Kemendagri terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait membahas persiapan tersebut.

"Dari semua dialog kesiapan, hasilnya, Pilkada 101 daerah secara umum aman dan terkendali," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (02/02).

Dikatakan Sumarsono, dari hasil koordinasi hampir tidak ada permasalahan signifikan terkait keamanan dan pengendalian Pilkada. Sementara, potensi kerawanan Pilkada 2017 juga telah dipetakan, berdasarkan indeks kerawanan yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Terutama di Aceh dan Papua. Di Aceh karena jumlahnya banyak, 20 daerah (yang) pemilihan. Termasuk di Papua mungkin juga perlu diantisipasi karena karakternya. Di sana kan daerah yang sedikit beda, panas," ," ujar Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

Diterangkan pula, dari sisi keuangan. ada sekitar 3 daerah yang masih tersendat, tapi hal itu diyakini tidak akan menghambat pelaksanaan.

"Hambatannya bukan enggak cair. Sudah cair tapi termin terakhir harus diselesaikan. Ini hanya soal administrasi," kata dia.

Sumarsono menerangkan, tim dari Ditjen Otda sudah dikirim ke daerah tersebut untuk mempercepat proses pencairan anggaran pengawasan. Prinsipnya, tambah dia, jangan sampai Pilkada berlangsung tanpa pengawasan karena terhambat masalah anggaran.

Persoalan lainnya adalah terkait Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ini berhubungan dengan masyarakat yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Sumarsono menyebut, di DKI Jakarta saja, ada 70.000 penduduk yang belum merekam e-KTP. Permasalahannya, mereka tinggal di apartemen-apartemen atau kawasan yang terkena penggusuran.

"Tapi kalau sudah ketemu, dia masuk ke DP4 potensialnya sudah ada. Dia memang harus masuk tapi belum direkam. Lalu bisa direkam hari H. Dia masih bisa datang dengan suket (surat keterangan)," tutur Sumarsono.

"Intinya, masih bisa dikejar. Jangan sampai ada yang kehilangan hak politik seseorang untum memilih," sambungnya.

Terkait logistik pemilu, di beberapa daerah ada laporan surat suara rusak atau kurang. Tapi, itu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

Sedangkan untuk masalah distribusi logistik pilkada, Polri dan TNI ikut membantu. Logistik Pilkada akan didistribusikan sedini mungkin ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. "Jadi kemarin sudah dinyatakan, prinsipnya kami siap," ucapnya.