Kedua kubu capres-cawapres menyepakati 5 poin deklarasi damai Pilpres 2014. Deklarasi damai ini sebagai bentuk pernyataan untuk bersatu, pro NKRI dan pemilu yang jurdil.

Deklarasi itu dibacakan di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/07). Yakni; menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945; Menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa; Mengajak seluruh elit politik dan kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecahbelah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air; Mengawal hasil perhitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum;Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral.

Inisiator deklarasi damai dari Prabowo-Hatta, Erlangga mengatakan, pihaknya meminta pada timses agar menyelesaikan segala permasalahan melalui jalur hukum yang ada, apabila ada perselisihan. "Kami sebagai relawan Prabowo-Hatta menginginkan agar demokrasi yang telah berjalan selama ini menjadi cara untuk mengakomodasi rakyat," ujar dia.

Sementara inisiator dari kubu Jokowi-JK, Ananda M Latief mengatakan, pihaknya akan mencoba membangun komunikasi, bagaimana bisa merajut kembali rasa persaudaraan. "Kami hanya memikirkan bagaimana agar negara ini nantinya tidak pecah," ujar dia.

Acara deklarasi tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Para relawan dari dua kubu bersama Moeldoko dan Sutarman sempat bergandengan tangan bersama sebagai simbol damai.

"Tidak mudah bagi TNI antara demokrasi dan stabilitas. Saat ini kita sudah menjalankan demokrasi tetapi stabilitas rapuh. Kami bekerja keras agar demokrasi dan stabilitas sama-sama dapat berjalan dengan baik," ujar Panglima TNI Moeldoko.

Sementara Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, telah menginstruksikan Kapolda di tiap daerah untuk mengadakan deklarasi serupa. "Action-nya adalah tidak terjadinya benturan sekecil apapun di masyarakat kita. Apabila sudah diketahui pemenangnya, maka kita harus mengawal sekaligus mendukungnya. Ini baru awal dari proses pemerintahan 5 tahun ke depan," ujar Sutarman.