Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah menyiapkan skema baru yang lebih terintegrasi dalam penyaluran subsidi pupuk kepada petani. Skema subsidi pupuk yang tengah dikembangkan adalah kartu tani yang juga merupakan kartu multifungsi.

"Kartu tersebut juga memuat informasi petani, lahan, informasi panen, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), maupun kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan. Sehingga dapat membantu memberikan informasi dan monitoring bagi pemerintah daerah, BUMN penyedia saprotan, maupun BUMN off taker," terang Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhrizal Sarwani di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (01/03).

Menurutnya, subsidi pupuk tidak akan dicabut, hanya skemanya yang disempurnakan. Subsidi pupuk yang sudah dilakukan sejak tahun 1970, tetap akan dilakukan tahun depan. Program subsidi pupuk tak hanya dilakukan di Indonesia, negara sebesar China dan Amerika Serikat pun juga memiliki program pupuk bersubsidi. Hal tersebut guna mendukung sektor pertanian negaranya.

"Subsidi pupuk masih bergerak sampai saat ini. Untuk menghapus subsidi secara nasional harus melalui mekanisme dan pertimbangan dari berbagai kementerian dan DPR."

Ia mengatakan, subsidi tersebut melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian BUMN yang menunjuk perusahaan yang menyalurkan, Kementerian Keuangan yang mengatur tata cara pembayaran, Kementan yang mengatur harga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengatur penyaluran, Kementerian Perindustrian tentang SNI, serta DPR dalam penyusunan anggarannya. "Jadi sangat panjang prosesnya," paparnya.

Namun dirinya menegaskan bahwa Kementerian Perekonomian telah merancang roadmap, apakah subsidi tersebut akan dicabut atau tidak. Kalaupun ada pencabutan, apakah subsidi tersebut dialihkan dengan memberikan subsidi langsung dalam bentuk tunai melalui Kartu Tani, menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) atau harga eceran tertinggi (HET).

"Adapun tujuan dari subsidi pupuk adalah untuk meningkatkan produktivitas, memberi jaminan ketersediaan pupuk, meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian, mendorong penerapan pemupukan berimbang, dan melindungi petani dari gejolak harga pupuk," tandasnya.

Dijelaskan, berdasarkan data pihaknya, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan 24 Februari 2017 sebesar 1,36 juta ton atau 83,95 persen. Adapun target hingga akhir tahun 2017 sebesar 8,55 juta ton pupuk dan tambahan satu juta ton sebagai cadangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp31,33 triliun.

"Subsidi tersebut diberikan kepada 26 juta Rumah Tangga Usaha Pertanian (RUP) yang mempunyai lahan kurang dari 2 hektar. Jenis pupuk yang bersubsidi Urea, SP36, ZA, NPK dan organik. Dengan harga pupuk saat ini Rp4.800/kg, sedangkan pemerintah mensubsidi Rp3000/kg. Sehingga petani hanya membayar harga pupuk Rp1.800/kg," ujarnya.

Untuk mempercepat penyalurannya saat ini, lanjutnya, cukup SK Kepala Dinas saja melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun di masing-masing daerah. Sehingga penyalurannya tepat sasaran. Ada beberapa sektor pertanian yang dilayani program pupuk bersubsidi, antara lain tanaman pangan terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Selain itu tanaman hortikultura seperti aneka cabai dan bawang merah. Untuk perkebunan ada tebu dan kelapa sawit. Sektor peternakan ada perikanan budidaya.

"Dengan kartu tani subsidi pupuk bisa langsung diberikan kepada petani, tidak lagi melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) maupun dinas teknis di tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. Saat ini sudah ada 1.200 kartu tani dari Bank BRI sudah diberikan kepada petani di Jawa Tengah, dan baru 10.000 kartu tani Bank BNI dari target 1 juta untuk petani di Jawa Timur," tutupnya.