Salah satu visi misi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah menata ulang kewenangan Polri dan akan menempatkan lembaga penegak hukum itu ditempatkan dalam Kementerian Negara.Visi dan misi Jokowi-JK ini, langsung mengundang diskusi hangat.

Bagi pengamat kepolisian, Rico Marbun, ide itu sebenarnya bukan barang baru. Soal itu sudah menjadi diskusi dalam beberapa tahun belakangan. Meski dinilai baik, namun ide tersebut diyakininya tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi Polri.

“Itu sudah sering muncul dalam bahasan diskusi beberapa tahun belakangan ini. Tapi menurut saya, itu hanya jalan pintas, karena masalahnya bukan di situ. Ide itu tidak menyelesaikan apapun sebenarnya," ujar pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu kepada pers, Jumat (23/05).

Rico berharap ide menempatkan Polri dibawah kementerian harus bisa kembali dipertajam lagi. Sejumlah alasan dan kekurangannya harus dikritisi agar bisa menjadi keputusan yang tepat nantinya.

“Apa target dan alasannya yang paling utama, harus dipertegas dulu urgensinya seperti apa. Saya tidak menemukan urgensinya sehingga polisi harus di bawah Kemendagri," ujar dia.

Kalau bicara tumpang tindih, ujar dia, masalah sebenarnya tidak hanya terjadi di kepolisian, tapi juga menyangkut Polri dan TNI. Adanya irisan kewenangan TNI dan Kepolisian sering membuat konflik. Irisan ini yang dianggapnya harus diperjelas kelak, oleh siapapun Presiden yang terpilih.

Rico juga tidak setuju dengan pendapat bahwa menempatkan kepolisian di bawah kementerian akan menyebabkan lembaga itu tidak muda dipolitisir. “Logikanya kan orang menaruh posisi Kapolri di bawah kementerian supaya nggak mudah dipolitisir. Tapi kenyataannya enggak begitu, sama saja. Apakah nanti gak bakal dipolitisir oleh Mendagri?" tanyanya.

Bagi Rico, kepolisian sebenarnya sudah baik secara struktural karena sudah ada Komisi Kepolisian yang mengawal tugas polisi. Yang masih jadi masalah bagi Polri saat ini adalah reformasi kultural. “Problemnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi relatif rendah dalam pemberantasan korupsi," tandas dia.