Era pemerintahan Presiden Jokowi-JK tengah gencar membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur selain mampu menopang perekonomian juga menjadi prasyarat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia membaik.

“Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi telah menunjukan keberhasilan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk infrastruktur di daerah perbatasan, seperti penyediaan air bersih dan arteri jalan desa yang menjadi prioritas utama,” kata Sekjen Rumah Inspirasi Indonesia (RI2), Adam Rumbaru kepada politikindonesia.com saat konferensi pers mengenai potret pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan perbatasan sebagai wujud keberhasilan pemerintah Jokowi-JK, di Jakarta, Kamis (18/01).

Menurutnya, fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal dan wilayah perbatasan merupakan langkah yang tepat. Sehingga dapat membuka potensi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan positif dari semua elemen bangsa dan masyarakat.

“Jadi apa yang dikerjakan Presiden Jokowi hingga sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini menunjukan bahwa target yang direalisasikan melalui kinerja pemerintah masuk dalam kategori konkret, terukur dan sesuai dengan visi misi nawa cita. Karena ini merupakan satu kemajuan yang perlu diapresiasikan oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan, wilayah perbatasan harus bisa menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga bisa menjadi pertumbuhan baru di bidang pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan tersebut sudah mampu memgurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memiliki dampak positif untuk meningkatkan kesahteraan rakyat. Bahkan, berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia di dunia internasional.

“Sejak pemerintahan Jokowi, wilayah di luar Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibangun. Sehingga bisa menjadi langkah tepat untuk membuka potensi ekonomi Indonesia. Misalnya pembangunan jalan, bendungan hingga perumahan semuanya mencapai target. Semua itu dikerjakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016,” urainya.

Dia menegaskan, mengacu pada Perpres tersebut, pemerintah telah menetapkan sebanyak 270 program strategis nasional. Dari jumlah itu, pemerintah juga menetapkan sebanyak 37 program prioritas yang semuanya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Hal tersebut menunjukan bahwa target yang direalisasikan melalui kinerja pemerintah masuk dalam kategori konkret dan terukur.

“Untuk pembangunan pada ketahanan air dan pangan hingga kini telah diselesaikan 7 bendungan, di antaranya Bendungan Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara dan Teritip. Selain itu, telah dilakukan pembangunan 265.000 hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 1,05 juta ha jaringan irigasi. Di bidang konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru, termasuk di dalamnya Jalan Trans Papua, perbatasan Papua, Trans Kalimantan, perbatasan Kalimantan, dan perbatasan NTT,” imbuhnya.

Sedangkan untuk jalan tol, lanjut Adam, hingga akhir 2016 ada 176 km jalan tol baru yang telah dioperasikan. Bahkan, hingga akhir 2017 ini, ada 568 km jalan tol tambahan. Sehingga sampai tahun 2019 akan terbangun jalan tol sepanjang 1.581 km. Pemerintah juga tengah membangun jembatan baru sepanjang 29.859 meter, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon dan Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura.

“Untuk pengembangan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, pemerintah telah menyelesaikan renovasi 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu Skouw di Papua, Entikong, Badau dan Aruk di Kalbar serta Motaain, Motamasin dan Wini di NTT. Untuk bidang perumahan, pada 2015 telah terbangun 699.770 unit rumah, sedangkan di 2016 ada 805.169 unit rumah,” katanya.