Kabinet yang dibentuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti, menyediakan 16 kursi menteri untuk diisi oleh kader partai politik. Kursi itu hanya akan diisi oleh kader dari pendukung koalisi saja. Tidak ada kader dari Partai Golkar.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Terpilih, Jusuf Kalla kepada pers, di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, di Menteng, Selasa (16/09) malam, menjawab kemungkinan kader Golkar masuk dalam kabinetnya, mengingat JK adalah seorang kader Golkar. "Ya pasti tidaklah, tidak ada dari Golkar. Kan hanya dari partai koalisi saja," kata JK.

JK mengatakan, menteri-menteri dari parpol akan diberikan kepada kader-kader partai pendukung Jokowi-JK sesuai keahliannya. "Ya nantilah. Sesuai keahliannya, ada lah nanti, rahasia perusahaan. Yang isi nanti partai koalisi. (Komposisinya) sesuai dengan porsi dan besarnya partai. Tapi itu fleksibel, nanti kita atur baik-baik, harus ada keseimbangan," ujar JK.

Sementara itu, JK menambahkan, keputusan final menteri yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK itu akan diumumkan secara resmi setelah pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo dan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang.

"Mungkin 2 atau 3 hari setelah pelantikan sudah kami diumumkan. Sekarang kan inventarisasi dulu," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, juga memastikan tidak akan ada kader partai Golkar yang masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK nanti. Apabila ada pun, ia tidak mewakili Golkar tapi perseorangan. "Golkar tidak akan masuk kabinet Jokowi-JK, kalau ada juga bukan mewakili Golkar," ujar ARB.