Kritik pedas dilontarkan oleh Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Sidarto Danusubroto terhadap citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang rusak dimata masyarakat. Tingginya biaya politik di Indonesia menyebabkan parlemen kebanyakan diisi kalangan pengusaha dan artis yang bertabur uang. Dampaknya, tidak heran banyak dari mereka yang kemudian bermasalah dengan hukum.

Hal tersebut disampaikan Sidarto Danusburoto saat memberikan sambutan pada acara Konvensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2013 dengan tema Implementasi Kelembagaan Sistem Integrasi Nasional di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (04/12).

Sidarto menyebut, tingginya biaya politik membuat para intelektual dan orang yang memiliki kapasitas, menjadi terpinggirkan oleh golongan yang memiliki banyak uang.

“Yang masuk (politik) adalah pengusaha dan artis. Apakah ini Dewan yang harus kita bangun? Yang idealis tidak mampu masuk ke DPR. Pemilihan gubernur, walikota juga seperti itu. Saya tidak heran mereka bermasalah hukum," ujar Sidarto.

Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap korupsi di Indonesia bisa berkurang, seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia di Corruption Perception Index (CPI) 2013. Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara. “Kita berharap korupsi akan berkurang step by step. Kita diperingkat 114 dari 177 negara. Naik 4 peringkat, satu pencapaian,” ujarnya.

Sidarto mengatakan, perlu tekad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi. Jika semua lembaga menerapkan Sistem Integrasi Nasional dalam pemberantasan korupsi, maka skor CPI pemberantasan korupsi Indonesia di tahun berikutnya diyakini akan meningkat.