Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung juga ikut mengkomentari insiden banting meja yang terjadi dalam rapat paripurna pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), Selasa (29/10) kemarin.

“Berpolitik dengan membalikkan meja, bentuk dan ekspresi kehilangan rasionalitas dan kontrol diri, tidak boleh terjadi #Malu2in," ujar Pramono lewat akun twitter @pramonoanung, Rabu (29/10) pagi.

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga berharap pimpinan DPR memimpin sidang dengan bijaksana. “Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja #Malu2in," terang Pramono.

Pramono mengatakan, dalam politik tidak boleh ada jalan buntu. “Dalam politik tidak boleh ada jalan buntu, harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar, tidak boleh berdasarkan poke-e #DPR," ujar dia.

Seperti diketahui, sidang paripurna pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin, berakhir dengan kericuhan. Sidang berlangsung panas, dipicu oleh konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berebut keabsahan fraksi PPP.

Protes muncul ketika pimpinan DPR akan mengesahkan susunan anggota komisi dan AKD yang diajukan fraksi PPP kubu Suryadharma Ali. Kubu Romahurmuziy (Romi) menganggap pengajuan itu tidak sah karena mereka telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagai pengurus yang sah.

Suasana sidang berlangsung panas, karena banjir erupsi pun terus bermunculan. Sejumlah politisi dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak pimpinan dewan mencabut pengesahan atas susunan anggota alat kelengkapan yang telah disahkan itu.

Ditengah kericuhan itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengumumkan bahwa pimpinan menskor rapat paripurna tanpa batas waktu.

Usai Agus menskors rapat paripurna, terdengar suara meja dibanting dari tempat duduk anggota DPR. Tak hanya meja, 2 gelas di tempat duduk anggota Fraksi PPP juga pecah berantakan. Insiden banting meja itu dilakukan Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar. Ia menilai susunan anggota fraksi PPP versi Suryadharma Ali yang diserahkan dan disahkan pimpinan DPR dalam paripurna dianggap tidak sah.