Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, lebih setuju dengan sistem pilkada lewat DPRD karena lebih cocok dilakukan di daerahnya. Sistem ini juga sesuai dengan budaya keterwakilan di Papua seperti noken atau lewat kepala suku dalam pilkada.

"Kami kan minta kekhususan. Ini melekat di DPRD baik untuk kepala provinsi, walikota atau bupati. Kami kan sudah ada noken atau keterwakilan. Itu bukan sistem yang baru. Tapi, ini buat di Papua ya, bukan nasional," kata Lukas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/09).

Menurut Lukas, pilkada langsung belum siap dilakukan di Papua. Ada beberapa alasan sistem ini sulit diterapkan di daerah paling ujung timur di Indonesia tersebut. Selain perpecahan komunitas suku, pilkada langsung tidak cocok dengan kondisi geografis alam di Papua.

"Untuk Papua pas lewat DPRD. Pakai cara langsung itu perpecahan komunitas ada, dalam pilkada itu bisa saling bunuh, perang antar komunitas suku. Luar biasa sekali," jelas Lukas.

Jika memang waktunya sudah siap maka daerah Papua bakal terbuka dengan sistem pilkada langsung. Namun, untuk saat ini, provinsi Bumi Cendrawasih itu belum siap menerapkan pilkada langsung oleh rakyat. "Belum waktunya sekarang, ke depan semua terbuka tidak ada lagi sistem kepala suku, tidak ada lagi sistem noken," kata Lukas yang juga mantan Bupati Puncak Jaya tersebut.