Tak ada kawan abadi dan tak ada lawan yang permanen dalam dunia politik. Adagium ini cocok untuk menggambarkan peta politik di Golkar saat ini. Beberapa elit partai yang selama ini dekat dan mendukung Akbar Tanjung tampaknya mulai memasang jarak dan menyiapkan strategi baru untuk melengserkan mantan menteri sekretaris negara di masa orde baru itu.

Memang sikap itu bukan tanpa alasan yang kuat jika melihat perkembangan politik belakangan ini. Desakan publik agar Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung yang bersatus terpidana setelah divonis 3 tahun penjara untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR dan bahkan mundur dari jabatan ketua umum partai Golkar begitu kencang disuarakan dari berbagai kelompok. Termasuk oleh orang-orang Golkar sendiri.

Desakan kuat itu mulai membuat elit partai itu terpecah. Setidaknya, sejauh ini terdapat dua pemikiran yang saling bertentangan: Mempertahankan atau menedesak Akbar mundur. Nampaknya desakan untuk melengserkan Akbar lebih dominan ketimbang mempertahankannya. Elit partai itu pun mulai terpecah. Akbar sendiri mengakui kuatnya desakan itu.

Pertentangan di tubuh beringin memang bisa terbaca jelas. Boleh dibilang, suara tulus yang meminta Akbar mundur memang secara tegas disampaikan Marwah Daud Ibrhaim, salah seorang Ketua DPP, yang selama ini dikenal dekat dengan mantan presiden BJ Habibie. Dia juga merupakan kader handal dari Golkar, mantan aktivis HMI dan pentolan faksi Iramasuka (kelompok Indonesia Timur) di Partai Golkar.

Marwah menegaskan, Akbar harus mundur atau dimundurkan. Marwah mengaku, sikapnya itu merupakan aspirasi dari konstituennya di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan telah disampaikan dalam pertemuan tertutup pengurus DPP PG yang dipimpin Akbar Tandjung, Rabu (18/9) malam.

Marwah bahkan mendesak Akbar mundur sebagai Ketua Umum PG. 'Rakyat yang memilih saya di Soppeng mengatakan, kalau mengikuti pemberitaan media massa, sebaiknya Pak Akbar legowo mundur. Kalau bisa Oktober ini menjadi momentum yang bagus untuk mundur,' kata Marwah. Dia juga menuturkan, ketika pembacaan vonis Akbar, dirinya sedang berada di Danau Tempe, Soppeng.

Marwah juga menampik desakan mundur itu sebagai upaya penggulingan Akbar.

Menurutnya, memberikan pikiran yang jernih itu tidak selalu bisa disampaikan sama baiknya, justru karena sayang, seharusnya kader Golkar tidak perlu mendorong-dorong terus dia mempertahankan jabatan.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Marzuki Darusman, lebih dari 50 persen Ketua DPP Golkar berharap agar Akbar mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

"Biaya politiknya terlampau tinggi bagi bangsa ini jika Akbar terus bertahan sebagai Ketua DPR. Kader-kader Golkar di DPR sekarang berjuang habis-habisan mempertahankan ketuanya. Jelas situasi itu akan menghambat pembahasan sejumlah RUU yang sangat mendesak,' katanya, Kamis malam.

Menjawab pertanyaan, mantan Ketua Komnas HAM itu mengungkapkan, rapat harian DPP PG, Rabu malam mencatat munculnya pemikiran lain selain sikap untuk mempertahankan Akbar di DPR. "Ya mayoritas ketua DPP sekarang berharap Akbar mau mundur atau setidak-tidaknya menonaktifkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Saya juga berharap Akbar bisa memahami dinamika politik yang terjadi di Golkar dan memperhitungkan biaya politik yang harus dibayar jika kita terus mempertahankan Akbar,' tambahnya.

Beberapa Ketua DPP Golkar yang berharap Akbar mundur menurut Marzuki adalah Fahmi Idris, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Marwah Daud Ibrahim. Sementara Ketua DPP yang ngotot ingin mempertahankan posisinya ialah, Mahadi Sinambela dan Rambe Kamarulzaman.

Sementara Fahmi Idris yang juga Ketua DPP Partai Golkar membenarkan adanya imbauan agar Akbar nonaktif sebagai Ketua DPR. "Mayoritas ketua dpp meminta itu,' kata Fahmi. Disebutkannya, beberapa Ketua DPP Partai Golkar itu, antara lain Freddy Latumahina, Aulia A Rachman, Marwah Daud Ibrahim, Theo L Sambuaga, dan dirinya sendiri.

Bagaimana dengan suara faksi yang mendukung Akbar di Golkar. Menanggapi pernyataan Marwah , anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, menilai sebagai penyampaian yang tulus. Namun, menurut Ferry, pendapat Marwah Daud tersebut telah ditunggangi oleh sejumlah DPP demi kekuasaan. Namun, Ferry tidak bersedia menyebutkan siapa saja orang-orang tersebut.

Ditemui pers di Gedung MPR/DPR, Jumat siang, Akbar Tandjung mengakui adanya tuntutan mundur dari internal partai. Namun, hal itu masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan rapat.

Tandjung menambahkan, keputusan rapat intern pengurus harian Partai Golkar adalah tetap mendukung proses hukum dirinya dan mempertahankan kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai maupun sebagai Ketua DPR.

Salah seorang Ketua DPP Rambe Kamarulzaman turut menyesalkan adanya pengurus yang membocorkan adanya perbedaan pendapat di tubuh Golkar pada publik. Namun, dia menegaskan bahwa pihak yang menghendaki Akbar Tandjung mundur hanya sebagian kecil dari peserta rapat.

Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono, Jumat pagi, menemui Tandjung di Gedung MPR/DPR. Tampak ikut hadir Sekjen Partai Golkar Budi Harsono. Saat ditanya pers, Agung tidak banyak komentar soal pertemuannya itu. Secara formal, Agung menyatakan kepada pers bahwa Partai Golkar tetap kompak, tidak ada perpecahan. Apa yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat biasa.