Sejumlah persoalan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial dikritik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Dari beberapa kritik tersebut, sebagian menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah menghadapi persoalan aktual.

Kritik politisi yang akrab dengan sapaan Ical itu disampaikan dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas Golkar), di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu sore (17/10).

Beberapa hal yang disinggung Ical dalam paparannya, antara lain terkait dengan isu kedaultan dan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Ical mengatakan diperlukan peningkatan dalam kemampuan diplomatik pemerintah. “Masalah kedaulatan dan perbatasan ini juga terkait perhatian pada pembangunan masyarakat di daerah perbatasan dan peningkatan alutsista," ujar dia.

Selain masalah perbatasan, Ical juga menyinggung sederet persoalan politik tanah air lainnya seperti wacana peningkatan parliamentary treshold (PT) dan pembentukan daerah otonom baru yang perlu dilakukan evaluasi agar tidak kontraproduktif.

Di bidang ekonomi, Ical kembali menegaskan sikap Golkar atas usulan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2011. "Golkar tidak menyetujui rencana kenaikan TDL pada 2011. Ini bentuk konsistensi Golkar bagi kepentingan yang sifatnya strategis untuk rakyat.”

Isu lain di bidang ekonomi yang disoroti Ical yakni terkait serbuan produk impor Cina, melemahnya daya saing industri, wacana mata uang tunggal ASEAN, masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), dan masalah ketahanan pangan akibat anomali cuaca. "Selain itu penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur juga masih lambat," ujar Ical.

Dalam pidatonya itu, Ical juga menyinggung sedikit persoalan hukum seperti mafia hukum, mafia pajak, dan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan di bidang sosial, Ical tak menyebutkan secara spesifik persoalan lumpur Lapindo yang sudah menjadi persoalan dari tahun 2006 dan membuat ratusan kepala keluarga kehilangan rumahnya tersebut.

Dalam pidatonya, Ical melihat persoalan sosial yang perlu dicermati adalah tentang rakyat miskin, penanganan bencana alam, dan kerukunan hidup beragama.