Para pengendara sepeda motor, dan pelaku industri, boleh sedikit tersenyum. Rencana mengatasi krisis bahan bakar minyak, dengan melarang sepeda motor menggunakan premium, mendapat tentangan dari kalangan DPR.

"Mendikotomikan premium untuk mobil dan motor, kebijakan yang aneh dan betul-betul tidak prorakyat," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada pers, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/05).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau bensin, untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Nantinya, hanya kendaraan umum, atau mobil berplat kuning yang diperkenankan memakai premium.

Rencana ini langsung memicu kemarahan publik, terutama pengguna motor sebagai moda transportasi, yang terus meningkat sampai hari ini. Para produsen sepeda motor juga mencemaskan rencana tersebut.

Menurut Pramono, pengguna sepeda motor justru kebanyakan rakyat biasa yang tidak mampu membeli mobil. "Mereka yang pada zaman dulu biasa bersepeda, itulah yang sekarang beralih menggunakan motor."

Bila pembatasan premium tetap dilakukan oleh pemerintah, Pramono menyatakan, akan timbul pasar gelap yang merugikan perekonomian nasional. Karena itu, bekas Sekjen PDI Perjuangan ini menyarankan pemerintah harus melihat kenyataan di lapangan secara lebih jernih.

Motor Banyak

Dirjen Migas Kementerian ESDM menyatakan, pembatasan subsidi BBM bagi kendaraan roda dua dilakukan karena penggunanya lebih banyak dibanding pengguna mobil. Dengan asumsi sepeda motor lebih banyak, otomatis pemakaian premium yang menyedot subsidi, juga lebih banyak, dibanding kendaraan beroda empat.

Tetapi, alasan itu dinilai tak wajar. Logikanya, meski mobil lebih sedikit dari motor, tetapi pemakaian BBM tetap lebih banyak kendaraan roda empat. Satu liter premium untuk kendaraan bermotor, setara dengan sepuluh liter premium untuk mobil.

"Saya yakin kebijakan ini akan ditolak dan bakal dikritisi berbagai pihak," ujar Pramono.

Dengan semangat itu, Pramono mengancam, DPR siap menolak kebijakan pembatasan premium untuk sepeda motor itu. "DPR jelas akan menolak kebijakan yang tak prorakyat."

Jika Kementerian ESDM beralasan cadangan minyak makin menipis, seharusnya cara yang dipakai bukan dengan mencabut subsidi untuk motor, melainkan dengan membuat sistem transportasi lebih baik. Selain itu, juga bisa dengan menaikkan lifting minyak, melalui eksplorasi ladang minyak baru.

Rekan Pramono, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, juga menilai rencana kebijakan pembatasan premium untuk kendaraan bermotor sungguh tidak masuk akal. "Saya minta rencana itu dikaji ulang. Ingatlah, pemilik motor rata-rata rakyat biasa."

Para pengguna sepeda motor juga tak terima. Dwi Nugroho dari klub motor Yahama Vixion Club Indonesia juga menilai pembatasan itu sangat tidak logis. Ia menyebutkan, sepeda motor hanya mengonsumsi premium 5,76 juta kiloliter per tahun, dari total 21 juta kiloliter per tahun. Artinya, konsumsi premium bersubsidi sepeda motor hanya 27 persen. Jadi, pengguna mobil yang boros memakai bensin bersubsidi.