Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, telah memutuskan untuk menghentikan total proses pengadaan kendaraan untuk pejabat negara yang diperuntukkan bagi pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo. Proses pengadaan itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan mendatang.

"Saya persilakan presiden dan pemerintahan baru memproses pengadaan kendaraan ini," ujar Presiden SBY dalam keterangan persnya usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (11/09) sore.

Soal mobil dinas menteri ini merupakan poin keenam dari 7 kebijakan dan instruksi yang disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers itu. Keputusan tersebut dibuat terkait isu hangat yang banyak diberitakan, dimana terdapat anggapan bahwa pemerintah sekarang tidak hemat.

"Sekarang isunya, pemerintah ini boros. Maka saya setujui untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan itu secara total," ujar SBY.

SBY menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya penghematan. "Tidak ada niatan dan budaya dari pemerintah yang saya pimpin ini untuk berboros-boros," ujar Presiden.

SBY pun mengaku mengikuti pemberitaan setiap hari mengenai rencana Joko Widodo untuk melakukan penghematan. "Niat itu baik dan perlu kita dukung dan tak perlu dikontraskan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya," ujar SBY.