Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyoroti mengenai ide dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk dalam rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentan KPK. Ia menilai, keberadaan dewan itu berpotensi menimbulkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan.

"Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk dan yang menunjuk Dewan Pengawas bisa jadi abuse of power. Konstitusi adalah Dewan Pengawas yang tepat," kata Syarief dalam akun Twitternya, @syariefhasan416, Selasa (16/02).

Syarief menegaskan, Partai Demokrat menolak rencana revisi tersebut. Dia menilai revisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi KPK termasuk soal Dewan Pengawas KPK.

"Partai Demokrat menolak RUU KPK karena materinya berpotensi melemahkan KPK bila DPR menyetujui. RUU KPK haruslah menguatkan KPK," kata Syarief.