Partai Demokrat berharap Presiden Joko Widodo tidak alergi terhadap kritik. Banyak persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah perlu dikoreksi.

“Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak antikritik. Bagaimanapun, jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikit pun. Ingat, daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya, Sabtu (29/07).

Didi menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap sebagian masyarakat sebagai tindakan yang absolut dan otoriter. “Pemerintah mengajukan UU Penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis sejak awal, memaksakan adanya presidential threshold 20 persen, padahal ini pemilu serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Belum lagi adanya unjuk rasa yang sedikit-sedikit ditangkap, ada pihak yang dikriminalisasi," tutur Didi.

Bukan itu saja. Didi menyebut, ormas kini dibatasi. Mereka bisa dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan. “Kritik di medsos ditangkapi dengan UU ITE dan banyak yang meyakini media telah dibuat jinak," ujar dia merinci kebijakan Jokowi yang dianggap otoritarian.

Lebih jauh, Didi menganggap Jokowi tak mengamalkan nilai Pancasila dengan baik. Dia memberi contoh bagaimana Jokowi tak bisa mengatur parpol pendukungnya yang terus menjalankan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

“Penguasa yang Pancasilais, hemat saya, manakala peduli dan menaruh perhatian penuh pada persoalan-persoalan besar yang menyakiti hati rakyat. Contoh, pemerintah tidak bisa membiarkan partai-partai pendukungnya membiarkan partai-partai tersebut di DPR menyerang habis KPK, dengan tujuan KPK menjadi lemah. Tidak sesuai dengan janji awal Presiden Jokowi yang justru ingin memperkuat KPK, bahkan menambah jumlah penyidik secara signifikan," kata Didi.

Didi menambahkan, lritik Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Jokowi di Cikeas adalah suatu hal yang wajar. Sebagai partai tengah, Didi mengatakan sudah menjadi kewajiban Demokrat untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan koridor yang ada. Dia juga menyebut tak selamanya Demokrat terus mengkritik Jokowi.

"Jangan lupa, sejak awal kami selalu mendukung hal-hal baik dan program-program yang baik yang telah dijalankan Presiden Jokowi selama ini. Tetapi, atas nama konstitusi dan amanat rakyat, partai kami dan partai mana pun sangat berhak memberi koreksi, masukan, dan kritik. Sekali lagi, Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah," kata Didi.

Terakhir, Didi meminta Jokowi meniru SBY dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun lalu. SBY, kata Didi, orang yang sangat mau menerima kritik dari rakyat.

"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikit pun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras, bahkan kerap berlebihan. Tidak seorang pun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat, apalagi hanya kritik," tandas Didi.