Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengakui, masih banyak kekurangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi.

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan belum signifikan," ujar dia di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (15/09).

Dikatakan Willem, hal ini bukan dikarenakan pemerintah tak serius dalam mengatasinya. Namun, tambah dia, hal itu akibat sejumlah faktor antara lain kondisi geografis, luas wilayah dan karakter kebakaran itu sendiri.

“Memang situasi di lapangan pemadaman api ini kemajuannya tidak terlalu signifikan, karena selain kebakaran yang ada, luas wilayahnya, sulitnya pemadaman karena aspek geografis, dan karakter dari kebakaran itu sendiri dan terjadi kebakaran-kebakaran baru," ujar dia.

Wiliem menjelaskan, saat teknis pelaksanaan di lapangan, pihaknya akan melakukan pemadaman lewat jalur darat dengan mengerahkan segala komponen. Termasuk, lanjut Willem, dari aparat Kepolisian, TNI, Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan masyarakat setempat.

Sementara itu, untuk melakukan pemadaman lewat udara melalui water bombing, BNPB akan berkoordinasi dengan TNI AU. Namun, secara teknis pola operasi yang akan dilakukan di lapangan dan tanggung jawab untuk Komando dan Pengendalian (Kodal) sepenuhnya ada di Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini sesuai dengan UU no.24 tahun 2007 dan UU Otonomi Daerah.

“Pemda itu sebagai penanggungjawab utama. Dalam hal ini, Gubernur mendelegasikan otoritasnya kepada Komandan Resimen (Danrem) TNI AD setempat sebagai insider comando," ujar dia.