Besok, Selasa (23/09), DPR akan mengambil keputusan soal RUU Pilkada dalam rapat tingkat I. Fraksi PKS menegaskan tetap pada pendiriannya mendukung pilkada melalui mekanisme DPRD dan menolak pilkada langsung.

"Kami istiqamah bersama dengan rakyat dan ormas-ormas termasuk ormas Islam di mana hari ini 12 ormas Islam akan ke Komisi II dan koalisi Merah Putih untuk menyatakan dukungan pemilihan melalui DPRD," kata ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/09).

Menurut Hidayat, pilkada langsung yang sudah berjalan 10 tahun ini terlalu banyak mudarat atau efek negatifnya, daripada manfaatnya. Untuk itu pihaknya setuju dikembalikan pada opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Hidayat menjelaskan, pilkada langsung menggunakan anggaran negara yang sangat besar sehingga seharusnya bisa dihemat melalui DPRD. Di sisi lain juga soal kepala daerah yang banyak terlibat korupsi. "‎Bahkan dalam disertasi Pak Gamawan, ada 330 kasus terkait Pilkada langsung yang mayoritas korupsi," ungkap Hidayat.

"Kami ingin bantu Jokowi karena pilkada tak langsung hemat anggaran bisa Rp6,1 triliun, itu bisa dipakai untuk subsidi agar kemudian BBM‎ tidak dinaikkan. Jadi prinsipnya kami istiqamah karena pilkada langsung banyak mudaratnya," pungkas Hidayat.