Jaksa Agung Korea Selatan Chae Dong-wook mengajukan gugatan hukum terhadap Chosun Ilbo, surat kabar konservatif dan terbesar di negara itu. Tuntutan itu terkait sejumlah pemberitaan yang dianggap Chae mencemarkan nama baiknya.

Dalam gugatannya, Chae menuntut ralat terhadap berita-berita itu. Chosun Ilbo juga dituntut membayar denda US$9.300 per hari bila tenggat waktu ralat tak juga dipenuhi.

Sebelumnya, Chosun Ilbo menayangkan berita yang menuduh Chae berselingkuh dengan seorang perempuan pemilik restoran yang dikenalnya sejak 1999. Menurut berita itu, perselingkuhan tersebut sampai menghasilkan anak yang sekarang berumur 11 tahun.

Dalam pernyataan tertulis, Rabu (25/09), Chae meminta Chosun Ilbo menulis berita di halaman pertamanya yang memuat pengakuan bahwa berita mereka "tak berdasar" dan "100 persen salah". Koran itu diberi tenggat waktu 5 hari untuk memenuhi tuntutan itu.

"Saya juga akan melakukan upaya apa pun, termasuk tes DNA, demi mengungkap kebenaran melalui proses hukum," tulis Chae dalam pernyataannya.

Chae juga mengatakan telah meminta anak yang dituding sebagai hasil hubungan gelapnya menjalani tes DNA untuk menuntaskan masalah ini.

Sejak awal September, Chosun Ilbo berkali-kali memberitakan tuduhan skandal tersebut. Mengutip surat kabar The Korea Times, Chae menuduh Chosun Ilbo tak pernah mengonfirmasi dirinya terkait pemberitaan mereka yang menuduhnya itu.

Chae mengakui mengenal Lim, perempuan yang dituduh menjadi selingkuhannya, tetapi sebatas hubungan antara pemilik dan pelanggan restoran. Persoalan menjadi bertambah runyam ketika secara tiba-tiba pada 13 September 2013, Kementerian Kehakiman menggelar penyelidikan terhadap Chae terkait tuduhan berselingkuh dan punya anak di luar nikah tadi.

Atas perintah penyelidikan terhadap dirinya itu, Chae lalu menyatakan mundur dari jabatannya. Dia merasa tak akan bisa menjalankan tugas dengan baik jika berada di bawah proses penyelidikan hukum seperti itu, bahkan kalaupun belakangan terbukti dia tak bersalah.

Perintah penyelidikan terhadap Chae oleh kabinet Presiden Park Geun-Hye dinilai kontroversial karena sebelumnya kejaksaan menggelar penyelidikan atas tuduhan dugaan kecurangan dalam pemilihan umum presiden terakhir. Badan intelijen Korsel (NIS) diduga terlibat dan melakukan kecurangan serta penyalahgunaan wewenang, dalam bentuk kampanye negatif terhadap lawan politik Park dalam pemilu tersebut.