Aksi mahasiswa dari jaringan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se–Jabotabek dengan tuntutan sentral menurunkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz dari jabatannya mulai mendapat reaksi keras dari kalangan pendukung putri Bung Karno tersebut.

Tengok saja, reaksi keras dari pentolan PDIP Jakob Nuwa Wea. Kader PDIP yang kini menjabat Menakertrans ini menilai, aksi BEM itu sudah keterlaluan.

“Menuntut pemerintahan yang sah agar bubar adalah satu bentuk premanisme dan inkonstitusional,” tegasnya saat melakukan orasi di depan ribuan kader PDIP ketika melakukan aksi gerak jalan sehat (unjuk rasa mendukung pemerintahan Megawati-Hamzah) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (23/02/03).

Menurut Jakob, tindakan BEM tersebut harus dihentikan. “Menginjak foto Presiden dan Wakil Presiden menunjukan aksi mahasisiwa yang sudah keluar dari jalurnya.Unjuk rasa boleh saja asal sesuai dengan aturan main,” tegas Jakob.

Dalam orasinya, Jakob mengancam akan menurunkan massa PDIP dan jaringan mahasiswa yang dekat dengannya apabila BEM tetap melakukan aksinya. “Kesabaran orang PDIP kan ada batasnya,” tandasnya.

Tokoh PDIP yang terkenal karena mendobrak pagar Kongres Medan itu mengakui dirinya intens melakukan diskusi dengan para mahasiswa.

“Hampir tiap malam saya berdiskusi dengan mereka. Terahkir saya ketemu dengan mahasiswa dari elemen Humanika,” ujarnya.

Bahkan dengan nada sesumbar Jakob menantang para demonstran untuk berdialog dengannya. “Kalau berani mari kita berdialog saya siap untuk berdialog dengan mereka.”

Ia mengingatkan agar para mahasiswa tak lagi melakukan aksi dengan mengatasnamakan rakyat. Karena, paparnya, belum tentu sebagian besar rakyat mendukung aksi tersebut.

“Coba kalau direferendum, apakah benar-benar mereka mendapat dukungan dari raakyat,” tantang Jakob.

Menanggapi hal itu, Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sardi Effendi menyatakan siap berdialog dengan Jakob. “Kapan saja dan dimana saja,” tukas Sardi.

Menurut dia, ancaman Jakob yang akan menurunkan massa PDIP dan mahasiswa jaringannya bila BEM tetap melakukan aksinya, justru menunjukan sikap seorang preman. “Tidak sepantasnya seorang menteri manyatakan seperti itu.”

Sementara itu, ribuan massa pendukung PDIP yang mengatas namakan dirinya Banteng Muda Indonesia (BMI) Yogyakarta Rabu (26/02/03) melakukan pawai keliling dengan mengusung spanduk dukungannya kepada aparat kepolisian agar bertindak tegas terhadap aksi-aksi mahasiswa yang dianggap sudah kelewat batas.

Aksi tersebut berakhir di depan Markas Kepolisian daerah Yogyakarta, di kawasan Condong Catur. Aparat Kepolisian hanya memperbolehkan perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Kapolda DIY. Pertemuan berlangsung tertutup.

Memang, belakangan ini, aksi pro-kontra terhadap kepemimpinan Mega-Hamzah makin marak. Situasi ini bisa memicu terjadinya konflik horizontal. Apabila masing-masing pengunjuk rasa baik yang pro maupun yang kontra tidak bisa mengendalikan diri dan terprovokasi. Boleh jadi, pihak lain yang akan memanfaatkan momentum konflik politik seperti ini.