Menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, menyarankan kepada pemerintahan baru mendatang agar mereposisi keberadaan Bappenas. Sebaiknya posisi Bappenas langsung di bawah presiden.

“Sebab antara fungsi dan posisi dalam tata kelembagaan dalam negara sudah tidak sesuai,” kata Armida kepada pers di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10).

Saat ini, Bappenas berada di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian. Hal itu dinilai tidak tepat, mengingat Bappenas merupakan badan yang berfungsi merencanakan pembangunan, dan itu tidak hanya menyangkut perekonomian. Tetapi juga menyangkut soal politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

"Saya mengusulkan Bappenas langsung di bawah presiden," ujar Armida.

Selain itu Armida juga mnegusulkan agar nama Bappenas diubah. Nama Bappenas dianggap tidak sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan alias sustainability development.

“Sebaiknya namanya diubah menjadi kementerian perencanaan dan reformasi pembangunan,” kata Armida.

Menurut Armida, penambahan kata reformasi dinilai tepat, dan mencerminkan semangat perbaikan. Namun, semua itu hanya usulan secara pribadi dan tidak menjadi usulan resmi Bappenas dalam draft dokumen reposisi kelembagaan yang disampaikan kepada tim transisi pemerintah baru.