Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond J Mahesa menilai, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat negara, terkait sikapnya tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Penyampaikan LHKPN tersebut merupakan kewajiban dan selalu dilakukan oleh semua pejabat negara.

“Laporan (LHKPN) soal itu kesadaran individu. Kalau kesadaran individunya kayak begitu, ya kalian saja yang menilai. Berarti dia (Budi Waseso) bukan contoh, ya kan gitu saja," ujar politisi Partai Gerindra itu kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (04/06).

Desmond mengatakan, memang tidak ada aturan sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh sebab itu, perlu inisiatif dari pejabat negara yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya itu.

Pelaporan kekayaan adalah amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk itu, setiap pejabat sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu wajib melaporkan harta kekayaannya.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Patrice Rio Capella mendorong agar Budi Waseso segera menyampaikan LHKPN. Pasalnya, sejak memimpin Bareskrim Polri pada 19 Januari 2015, Budi belum juga menyerahkan dokumen itu ke KPK.

Meski tidak ada sanksi, menurut Rio, semua pejabat negara telah terbiasa menyampaikan LHKPN tersebut. “Sebaiknya memang diberikan. Melaporkan lebih baik," kata Rio.

Kabareskrim sendiri membantah tudingan bahwa ia menolak melaporkan kekayaannya ke KPK. Budi menyebut, pernyataannya perihal LHKPN telah disalahartikan dengan sengaja oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan dirinya secara pribadi dan Polri secara institusi.

Meskipun demikian, Budi belum memutuskan kapan ia akan menyerahkan LHKPN itu. Menurut Budi, pada dasarnya, ia ingin bersikap transparan dan terbuka kepada publik sehingga menimbulkan kesan obyektif.

“Tidak bisa dipastikan kapan, sama seperti pemeriksaan. Kan saya bilang saya ingin jujur, terbuka, enggak mesti saya yang ngisi. Kalau perlu, masyarakat umum itu mengawasi saya. Itu yang paling fair, itu yang paling penting," ujar Budi.