Partai Demokrat menggelar rapat konsolidasi sebagai penutup dari safari politik SBY Tour De Java. Partai itu menyampaikan 10 rekomendasi kepada pemerintah, dari aspirasi rakyat yang diserap selama 13 hari safari politik tersebut.

"Karena kita tidak berada di pemerintah pusat sekarang maka hasil blusukan inilah yang akan kita rekomendasikan, yang akan kita sarankan oleh negara kepada pemerintahan dengan harapan pemerintahan sukses untuk mengemban tugas-tugasnya. Kalau sukses pasti rakyat juga akan merasa senang," ujar Ketua Umum Partai Demokrat usai rapat di Harris Hotel, Surabaya, Minggu (20/03).

Rapat konsolidasi tersebut juga dihadiri anggota-anggota Fraksi Demokrat di DPR. SBY meminta agar rekomendasi tersebut juga diperjuangkan melalui parlemen.

Berikaut 10 hasil rekomendasi Demokrat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan.

1. Pembangunan Infrastruktur; Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.

Perlu sinergi dan koordinasi yang baik semua pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. Kegaduhan kontroversi pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung salah satu contoh untuk kita ambil hikmahnya.

2. Kejahatan Narkoba dan Terorisme; Dari waktu ke waktu ancaman narkoba dan terorisme tetap ada dan tetap serius. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

3. APBN dan Kebijakan Fiskal; PD mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu.

4. RUU Tax Amnesty; Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. PD mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi (economic benefit-nya) harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial (social justice), dan sistem tata kelolanya yang baik (good governance).

5. KPK dan Pemberantasan Korupsi; PD berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kita ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.

6. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan; PD mencatat terjadi kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun belakangan ini, oleh karena itu segeralah upayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini.

7. Kedaulatan Partai Politik; PD mencatat bahwa Partai Politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah Panglima, bukan politik.

8. Sepakbola dan PSSI; Pasca dibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepakbola di Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional; Timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya Timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian, oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat beraksi lagi di lapangan hijau.

9. Pegawai dan Guru Honorer; PD dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten.

10. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah; PD mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi.

Ketum PD mengatakan, pihaknya rekomendasi ini dapat diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah. "Kami ingin masalah-masalah yang ada di depan kita bisa diselesaikan. Kami ingin pemerintah berhasil, kami ingin tahun-tahun mendatang keberadaan negeri kita makin baik," tutur SBY.

SBY menyatakan dengan tegas bahwa PD akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Hanya saja, PD akan memberikan koreksi dan kritiknya jika memang ada arah kebijakan dan keputusan pemerintah yang dirasa kurang tepat bagi rakyat.

"Itulah sebagai rasa dukungan dan kecintaan PD, kami sampaikan dengan tegas dan gamblang. Mana yang kami dukung penuh, dan mana yang kami rekomendasikan untuk segera dicarikan solusi," lanjut Presiden RI ke-6 itu.

Negara kita perlu dikelola dengan kaidah, manajemen yang kredibel sesuai dengan konstitusi, UU dan tatanan yang berlaku. "Itu harapan kita agar partai kita bisa berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa Indonesia," tandas SBY.