Politisi yang satu ini memang boleh dikategorikan sebagai salah satu dari sekian politisi tangguh di Indonesia. Pasang surut perpolitikan nasional telah dia lewati. Sampai hari ini, diakui atau tidak, Akbar tetap eksis dalam percaturan politik nasional. Menghadapi badai politik yang datang menerpa, mantan Ketua Umum PB HMI ini tetap dingin dan tenang.

Inilah penilaian dan juga boleh disebut sebagai pengakuan sang Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung soal desakan pengunduran dirinya. Akbar yang juga Ketua DPR RI itu menilai desakan nonaktif yang datang dari kader-kader Partai Golkar yang dikenal dengan "renungan Yogyakarta" tidak jelas.

Karena itu, Akbar kembali mengatakan tidak akan mundur sebagai Ketua DPR ataupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Akbar mengaku mendapat dukungan moral tokoh Golkar dari Indonesia Timur, Jusuf Kalla.

"Saya sendiri tidak paham pertemuan Yogyakarta itu, forumnya apa, tidak jelas. Wacana yang meminta saya mundur atau nonaktif itu memang ada, tapi pengurus masih tetap solid menyepakati saya sebagai pimpinan partai dan Ketua DPR sesuai hasil Rapim 2001," tutur Akbar menjawab wartawan seusai rapat konsultasi dengan jajaran Menteri Koordinator (Menko) Politik Keamanan (Polkam), di Gedung DPR, Senin (7/10).

Pernyataan itu merupakan tanggapan Akbar atas desakan mundur yang disampaikan sejumlah kader Golkar yang diskusi panel bertajuk "Prospek Partai Golkar" seusai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), di Yogyakarta, Sabtu (5/10).

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Pius Puhar dan Ketua Harian Sekretaris Bersama (Sekber) Golkar Zainal Bintang dan sejumlah pengurus DPD Golkar.

Menurut Akbar, forum yang memunculkan tuntutan nonaktif itu bukan forum Partai Golkar. Karena itu Akbar menegaskan tidak akan menanggapi apa yang dihasilkan forum tersebut. Meskipun diakui MKGR yang sekarang terpecah dua itu sebelumnya dikenal sebagai kelompok induk organisasi (Kino) Golkar.

Akbar yang telah divonis tiga tahun penjara dalam kasus korupsi Rp 40 miliar dana nonbujeter Badan Urusan Logistik (Bulog) itu, juga mengaku masih mendapat dukungan moral dari Jusuf Kalla. Dukungan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam pertemuan silaturahmi, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (3/10) pekan lalu.

Tentang apakah dukungan dimaksud termasuk untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum partai dan Ketua DPR, Akbar secara diplomatis mengatakan, tidak membicarakan hal itu. "Pak Yusuf Kalla memberikan dukungan moral kepada saya agar kuat menghadapi cobaan dan masalah. Beliau katakan, kalau orang menderita, tugas kita sebagai teman adalah meringankan beban, bukan menambah beban dan masalah," tutur Akbar.

Dalam kesempatan tersebut, Akbar juga membenarkan penundaan Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar 2002.

Menurut Akbar, rapim yang sedianya digelar bersamaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar 20 Oktober ini akan ditunda sampai tiga bulan. Kemungkinan besar rapim baru bisa dilaksanakan Februari 2003.

Penundaan itu, kata Akbar, tidak ada kaitannya dengan munculnya wacana yang menuntut dirinya mundur atau nonaktif. Menurutnya, pertimbangan penundaan itu karena ada beberapa hal pokok yang akan dibahas dalam rapim nanti seperti UU Pemilu dan UU Parpol, saat ini belum selesai dan masih dibahas di DPR.

Sementara itu meskipun namanya disebut-sebut sebagai figur yang tepat untuk memimpin Partai Golkar di masa transisi, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X tidak bersedia memberi komentar ketika ditanya wartawan, di Kepatihan Yogyakarta, Senin (7/10) siang. Alasannya, dirinya tidak ingin koemntar dan tanggapannya menimbulkan implikasi politik.

Menurut Sri Sultan, penyebutan namanya di kalangan Partai Golkar masih merupakan aspirasi dan wacana. Ia sendiri mengaku khawatir jika berkomentar akan menimbulkan implikasi yang bermacam-macam, mengingat saat ini dirinya menjadi Gubernur.

Tentang keanggotaannya di Partai Golkar, Sultan yang pernah menjabat Ketua DPD DIY selama beberapa periode itu mengaku sudah tidak punya aktivitas di partai tersebut. Begitu pula kartu keanggotaannya menurut Sultan sudah tidak berlaku.

DPD Golkar DIY sendiri dalam menyikapi perkembangan akhir-akhir ini mengaku tetap berpegang pada hasil rapim. Namun hal itu sepenuhnya akan tergantung pada bagaimana sikap DPD tingkat kabupaten/kota yang akan terus dipantau perkembangannya.

Ketua DPD Golkar DIY, M Soedarno, Selasa (8/10) pagi, mengatakan, sikap DIY tetap, yaitu mendukung kepemimpinan Akbar Tandjung sampai habis masa jabatannya, 2004. Keputusan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan untung rugi. "Insya Allah hal itu tidak akan menjadi masalah dalam menghadapi 2004. Namun demikian apa kata DPD II nanti yang akan menjadi sikap kami," katanya.