Partai Golkar mesti pintar membaca situasi dan dinamika politik saat ini. Jangan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan arus mayoritas. Jika tidak, Partai Golkar akan mendapat image dan cap negatif di mata masyarakat luas. Fraksi Partai Golkar sebaiknya tidak meneruskan keinginan menggolkan dana aspirasi anggota DPR Rp15 miliar atau dana stimulus Rp1 miliar desa.

Pandangan itu dikemukakan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung. Pasalnya usulan Golkar itu bukan saja ditolak oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam partai politik pendukung pemerintah saja, tapi juga ditolak oleh kubu pemerintah.

“Golkar sebaiknya tidak meneruskan keinginannya. Tidak hanya publik yang menolak, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Setgab juga menolak. Bahkan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan, juga menolak,"ujar Akbar di sela-sela acara HMI di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (10/06).

Golkar mesti menahan diri. Bila Golkar tetap bersikukuh dengan rencananya semuala menggolkan usulan dana aspirasi atau dana stimulus, kelangsungan koalisi bersama di parlemen, bisa hancur berantakan. Lebih tegasnya, jika Golkar menghendaki Setgab ini selesai hingga masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2014 nanti, harus dipertahankan. “Kecuali, Golkar sudah tidak menghendaki lagi, terserah,"jelas dia.

Akbar mengatakan pihaknya sudah menyampaikan langsung kepada Ketua Fraksi Partai Golkar maupun Ketua Badan Anggaran untuk menunda ususlan tersebut. Penolakan yang ditunjukan pemerintah maupun fraksi lainnya, terutama fraksi yang tergabung dalam koalisi bersama, menandakan momen yang diambil Partai Golkar kurang pas.

Akbar berpendapat jika FPG tidak melibatkan fraksi-fraksi lain, terutama partai yang tergabung dalam Setgab dalam membahas rencana tersebut, bisa jadi, akan timbul kesan, bahwa usulan tersebut berdasarkan keinginan Golkar semata, bukan kepentingan untuk rakyat.

"Ambil momen yang pas dan konsultasikan dengan fraksi lainnya, sebelum dikonsultasikan kepada pemerintah. Jangan seperti ini. Tak heran bila timbul anggapan, rencana yang diajukan tersebut, merupakan keinginan dan kepentingan Partai Golkar bukan untuk rakyat," saran Akbar.

Wajar Kecewa

Terkait keinginan mundurnya Golkar dari koalisi, yang sempat diungkapkan oleh unsur pimpinan partai berlambang beringin itu, dianggap oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebagai keluhan pribadi yang wajar. Pasalnya, solidaritas koalisi terhadap Golkar dirasakan nol besar. "Pernyataan tersebut adalah ekspresi yang wajar saja, atas minimnya solidaritas koalisi," ujar Priyo, Jumat (11/06).

Dikatakan Priyo, kekecewaan itu karena Golkar seperti sendirian mengusulkan dana aspirasi Rp15 miliar per anggota DPR. Padahal, usulan tersebut sempat diapresiasi positif di internal Setgab koalisi. "Utamanya Partai Demokrat," jelas Priyo.

Disampaikan Priyo, meski kecewa, Golkar tidak akan serta merta "memberontak". Golkar tetap konsisten dengan perjanjian di Setgab. "Setgab baik-baik saja, belum ada pengaruh terhadap keberadaan Setgab yang sudah terbangun ini," ujar dia.