Penangguhan penahanan Ketua DPR Akbar Tandjung merupakan indikasi ketidakseriusan pemerintah dan partai-partai besar (PDIPdan Golkar) dalam memberantas KKN. Penangguhan itu memperlihatkan bahwa pertimbangan politik dan saling berbagi keuntungan politik antara Akbar Tanjung dan Megawati tengah berlangsung.

Kita memang patut merasa prihatin. Mari kita saksikan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditengah gencarnya upaya untuk memberantas KKN. Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung yang menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan dana non bujeter Bulog malah ditangguhkan penahanannya, Jumat (05/04/2002), oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebuah kontradiksi tengah dipertontonkan secara sengaja dan terbuka.

Memang dalam konteks kepentingan Golkar, Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung memperlihatkan kecerdasan berpolitiknya dengan memenuhi semua proses hukum dari mulai pemeriksaan hingga penahanan dirinya di Kejaksaan Agung. Dan disamping itu, lobi-lobi politik politisi Golkar yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan siginifikansinya.

Lebih lagi, pada saat yang sama, lobi politisi Golkar berhasil membendung rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk mengusut skandal {Bulogate} senilai Rp 40 miliar. Sumber Politikindonesia.com yang dekat dengan Akbar malah memperkirakan bahwa Akbar akan selamat dan tidak akan dihukum. Apalagi, proses pengadilan hingga sampai ke tingkat keputusan Mahkamah Agung penuh liku-liku dan akan memakan waktu lama.

Lebih jauh, kata sumber yang juga eksponen 66 itu, ada kemungkinan besar Akbar akan bernasib seperti Syahril Sabirin. "Akbar akan diadili dan divonis bersalah tetapi tidak dihukum,” ujar sumber itu.

Jika Akbar bebas, apakah itu tidak akan mempengaruhi dan memperburuk citra pemerintahan Megawati? Tampaknya hal itu bisa dihindari. Karena sejak awal Ketua Umum PDI-P itu menggunakan isu-isu pemberantasan korupsi untuk kepentingan politiknya.

Jika Akbar bebas dari semua dakwaan, Megawati dapat berdalih bahwa dirinya telah memerintahkan agar Jaksa Agung untuk mengerahkan semua kemampuan untuk mengusut skandal {Bulogate}.

Jadi sebetulnya Mega dan Akbar sedang berbagi untung. Pemerintahan Megawati akan tetap didukung oleh Golkar. Ingat, Golkar tak mendukung hak interpelasi DPR untuk mempertanyakan kasus {Asramagate}, bantuan Presiden Mega untuk membangun asrama TNI dan Polri. Sementara Akbar dan Golkar tak akan terpuruk terlalu dalam.