Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim telah berhasil meyakinkan para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras adalah tendensius dan tidak masuk akal (ngaco).

Ahok meyakinkan penyidik KPK saat dirinya diperiksa penyidik KPK selama 12 jam, Selasa (12/04) kemarin.

Dalam hasil audit investigasi, BPK membuat perbandingan harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dibayar pemerintah pada tahun 2014, dengan nilai jual lokasi lahan serupa yang sempat akan dijual Yayasan Sumber Waras kepada PT. Ciputra Karya Utama pada tahun 2013.

Kepada PT Ciputra, Yayasan Sumber Waras mematok harga dengan nilai appraisal(harga pasar).

"Kalau dibandingkan dengan harga pasar, harga yang saya (Pemerintah Provinsi DKI) bayar, lebih murah," kata Ahok di Balai Kota DKI, Rabu (13/04).

Ahok tidak mau berandai andai apabila pada akhirnya KPK menggunakan hasil audit investigasi yang diminta pada tahun lalu itu. Hal tersebut adalah wewenang para penyidik KPK untuk memutuskan.

Menurut Ahok, penjelasan yang disampaikan dirinya kemarin setidaknya meluruskan opini yang berkembang di masyarakat. Opini itu menyebut bahwa dia sengaja menaikkan harga jual sehingga menyebabkan keuangan daerah merugi.

Ahok mengatakan, kini para penyidik KPK dapat melanjutkan penyelidikan dengan dasar yang tepat, yaitu hasil audit investigasi BPK dan keterangannya yang meluruskan hasil audit itu.

"Saya berterima kasih sama KPK. Bapak dan ibu (penyidik KPK) telah panggil saya. Kalau enggak dipanggil, (opini) jadi liar di luar, seolah-olah saya yang bersalah. Padahal (hasil audit investigasi) yang dilaporkan BPK itu enggak masuk akal," kata Ahok.

Kemarin, Selasa (12/04), , Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperiksa oleh KPK. Pemeriksaan dilakukan selama sekitar 12 jam, dari pukul 09.30-21.30 WIB. Ahok diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara Rp191,3 miliar.