Kalangan generasi muda, cendekiawan, praktisi, dan tokoh dari Kawasan Timur Indonesia mendeklarasikan Perhimpunan Indonesia Timur (PIT), di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut para deklarator, perhimpunan itu tidak bermaksud sebagai alat politik dan tidak bergabung dengan kekuatan politik mana pun. PIT adalah wadah perjuangan bagi kepentingan Indonesia Timur yang selama ini termarjinalisasi.

Para fasilitator perhimpunan itu antara lain Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan (PSPK) Laode Ida dari Sulawesi Selatan, Robert B Keytimu dan Vicent Wangge dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Boy RI Sompotan, Alexander Ramdona, dan Tamrin Yusuf. Hadir juga sebagai peserta dalam deklarasi, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim.

Laode Ida dalam sambutannya menegaskan, kelompok tersebut tidak berkaitan dengan upaya menjatuhkan pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Perhimpunan ini adalah wadah untuk mengakomodasi dan memperjuangkan secara lebih luas kepentingan Indonesia Timur yang selama ini termarjinalisasi. Karena itu dalam sepak terjangnya ke depan perhimpunan ini akan tetap bersikap netral.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam keadaannya yang termarjinalisasi, seluruh warga dari kawasan timur Indonesia sudah saatnya berpikir tentang eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh warga dari kawasan Timur Indonesia, lanjut Laode Ida, adalah mengapa sebagian besar konflik terjadi di wilayah Indonesia Timur.

Dia mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon, Poso dan Papua. Karena itu, PIT bisa dijadikan modal sosial untuk merajut kembali keretakan-keretakan yang selama ini terjadi di antara warga Indonesia bagian Timur itu sendiri untuk kemudian bersama-sama membangun Indonesia yang baru.

Sementara Marwah Daud Ibrahim mengatakan, jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Barat, wilayah Indonesia bagian Timur memang ketinggalan jauh. Namun, keadaan ke- tertinggalan itu bisa ditarik sebuah makna positif. Artinya, dengan berdasarkan pada model pembangunan di wilayah Indonesia bagian Barat, pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur bisa dilakukan secara sistematis.

Dia menyebut contoh, hampir seluruh lahan pertanian di wilayah bagian barat Indonesia sudah dikuasai pihak Asing, sedangkan di wilayah bagian Timur belum. Bahkan ada lahan yang belum digarap secara baik. Karena itu, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terusir dari negeri orang bisa diselesaikan di wilayah Indonesia bagian Timur.