Dalam rangka pengamanan penyediaan, distribusi dan pemasaran pangan strategis, 4 kementerian melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (10/06). Empat kementerian tersebut terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Rakor tersebut untuk menyepakati koordinasi dan kerjasama sesuai dengan tugas serta wewenangnya masing-masing.

"Dalam hal ini Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan pangan yang ditempuh melalui peningkatan produksi serta kapasitas petani," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada politikindonesia.com usai rakor tersebut.

Menurut Amran, pihaknya harus bersinergi dengan kementerian terkait yang tidak hanya mengatasi masalah pangan di sektor hulu, tetapi harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Sehingga pihaknya mengupayakan langkah hang menyeluruh dan tidak hanya mengatasi lonjakan permintaan saat Lebaran, tapi juga untuk keamanan pasokan pangan yang berkelanjutan.

"Ada solusi jangka pendek dan jangka panjang merupakan instruksi dan arahan langsung Bapak Presiden. Kami bersama bapak Mendag, Menperin, Menkop, dan BUMN siap berkoordinasi mewujudkan harapan tersebut," ungkapnya.

Dijelaskan, dengan adanya koordinasi ini semua tim akan saling bersinergi dengan baik. Karena tim akan bekerja secara komprehensif dan akan berjalan terus menerus. Sehingga mata rantai pasokan bisa dipangkas dan harga ditingkat petani dan pengusaha bisa menguntungkan. Konsumen pun bisa tersenyum.

"Untuk memotong mata rantai pasokan kita membutuhkan waktu. Hal itu tidak bisa diselesaikan sehari atau 2 hari. Tapi ada upaya dari kami untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kementerian terkait," ucapnya.

Sementara itu. Menteri Perdagangan, Thomas Lembong mengaku mendapatkam porsi lebih besar untuk mengatur untuk mengatur distribusi pangan, mengendalikan harga dan rantai pasok pasar. Pihaknya juga harus melakukan koordinasi dengan pelaku pasar untuk menjamin stabilitas harga.

"Dari hasil inventarisasi kami pada Rakor kali ini pasokan bahan pangan pokok mencukupi. Sehingga distribusi harus dibenahi. Untuk itu diperlukan sinergitas yang luar biasa dari seluruh kementerian untuk melakukan pembenahan mulai dari tingkat petani hingga tata niaga pendistribusian," ujarnya.

Menurutnya, jika penyelesaian rantai pasok dan distribusi tidak bisa diatasi oleh satu kementerian saja. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena panjangnya rantai pasok dan harga yang naik turun bukanlah satu tugas yang gampang untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Perlu penyelesaian yang menyeluruh.

"Kendala yang kita hadapi ini harus diselesaikan dari ujung ke ujung. Yang namanya rantai pasok, jika kita hanya menyelesaikan di satu titik maka masih ada rantai pasok lain yang bermasalah sehingga terkesan mubazir. Kendala tersebut harus diselesaikan semua sekaligus dan memerlukan sinergitas yang luar biasa dari seluruh kementerian," imbuhnya.

Ditambahkan, semakin tingginya harga pangan jelang Lebaran layaknya cerita yang terus berulang setiap tahunnya. Selain karena meningkatnya permintaan kebutuhan pangan saat puasa dan jelang Jebaran, panjangnya rantai distribusi juga menjadi masalah yang tak kunjung ditemukan jalan keluarnya.

"Jadi memang kami mengakui bahwa sistem distribusi rantai pasok masih belum optimal jadi Pak Presiden mengingatkan negara-negara tetangga saja bisa, lalu mengapa kita tidak bisa? Jadi, kita harus bisa meniru negara-negara tetangga yang sistem distribusinya efisien dan tidak perlu lewat sistem berlapis-lapis sehingga menambah ongkos," paparnya.

Dia menjelaskan untuk mengurangi campur tangan berbagai pihak dalam pendistribusian pangan, pihaknya menyebutkan bahwa dibutuhkan teknologi informasi yang mampu menampilkan harga pangan terkini alias real time kepada masyarakat. Sehingga ada transparansi harga yang bisa diketahui masyarakat luas.

"Dengan demikian, pemerintah juga direpotkan dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu komoditas jenis tertentu. Sebaliknya, persediaan di pasar tidak mampu mengikuti permintaan seperti daging sapi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih dalam mengenai pasokan pangan yang setiap waktunya bisa berubah," pungkasnya.