Pengadilan Arbitrase Internasional akan mengumumkan keputusannya terkait sengketa teritorial yang diajukan Filipina terhadap China terkait perairan Laut China Selatan pada 12 Juli mendatang. Keputusan Arbitrase ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan yang diperkirakan kaya minyak.

Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, dalam pernyataan resminya mengatakan, pengumuman keputusan sengketa teritorial itu akan diumumkan pada tanggal 12 Juli pukul 11 siang waktu Den Haag.

Pihak yang bersengketa dan negara-negara pengamat akan menerima email keputusan itu terlebih dahulu sebelum disiarkan ke publik. Keputusan itu akan diambil dengan mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS.

Sekedar informasi, kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus, (nine-dashed line). Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menyatakan langkah yang dilakukan Manila melalui pengadilan itu bagaikan mencemooh hukum internasional. "Saya sekali lagi menekankan bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam kasus ini, dan tidak harus menghasilkan keputusan apapun," katanya, dikutip dari Reuters. Kamis (30/06).

"Upaya unilateral Filipina terkait penyelesaian kasus di Laut China Selatan melalui [pengadilan] arbitrase bertentangan dengan hukum internasional," ujar Hong.

"Soal kasus sengketa wilayah dan perselisihan maritim, China tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan tidak menerima penyelesaian sengketa yang dipaksakan kepada China," ucapnya.

Kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa pengadilan itu "menyalahgunakan hukum" terhadap "yurisdiksi yang dipersengketakan." Xinhua menyebut bahwa kasus ini hanya akan memperburuk sengketa.