Terhitung mulai 12 Januari 2014, Pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah mengakui penerimaan ekspor nasional akan menurun akibat kebijakan ini, namun dipastikan tidak akan memperlebar defisit transaksi berjalan.

“Defisit transaksi berjalan tetap akan ditekan di bawah 3 persen. Kami tetap harus dorong dibawah 3 persen. Kami bukannya diam saja. Kami ingin dorong," Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Jumat (6/12).

Bambang mengatakan, pemerintah akan mendorong adanya komitmen untuk mengurangi impor minyak atau bahan bakar minyak (BBM). Selain itu biofuel juga akan didorong untuk digunakan di seluruh Indonesia tanpa kecuali.

Kemudian untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, pemerintah akan mengendalikan volume BBM bersubsidi. "Paling tidak dari situ bisa menghemat devisa," ujar Bambang.

Menurut Bambang, penerapan larangan ekspor mineral dan batubara yang belum diproses akan mengurangi potensi penerimaan ekspor tahun depan sekitar US$4 miliar-5 miliar. Namun, pelaksanaan larangan tersebut untuk mengimplementasikan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambambangan Mineral dan Batu Bara.

Kemudian di sisi lain, kata Bambang, pemerintah juga masih melakukan impor mineral senilai 4-5 miliar dolar AScontohnya impor alumnina untuk Inalum. "Kelihatannya defisit perdagangan dari Minerba pada tahun depan masih cukup besar yakni mencapai 9,9 miliar dolar AS," kata Bambang.

Defisit perdagangan pada 2015 diperkirakan menurun hingga US$3 miliar-4 miliar karena smelter sudah mulai dibangun. Kemudian pada 2016 diperkirakan akan terjadi surplus karena banyak smelter sudah selesai dibangun.

"Jadi memang ini juga smacam dorongan untuk yang punya konsesi tambang untuk segera menyelesaikan smelter atau mencari partner dalam membangun smelter," kata Bambang.

Sementara, BI menargetkan defisit transaksi berjalan pada 2014 turun di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Larangan ekspor mineral mentah dikhawatirkan akan membuat defisit membengkak dan target tidak tercapai.

“Larangan mineral mentah akan berpengaruh tetapi sifatnya jangka pendek. Setelah itu ada nilai tambah," Gubernur BI Agus Martowardojo.