Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti melakukan evaluasi kabinetnya. Masing-masing menteri akan dinilai kinerjanya. Tapi soal reshuffle, itu merupakan prerogratif Presiden.

Demikian dikemukakan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa dalam diskusi "Setahun Pemerintahan SBY-Boediono" di Jakarta, Sabtu (16/10). "Soal reshuffle, bukan kewenangan saya berbicara. Tapi kita tidak akan terkejut kalau terjadi."

Dikemukakan Daniel, siapa pun yang mendapat mandat untuk memimpin negeri ini pasti ingin memastikan pembantunya adalah orang-orang terbaik.

Menurut Daniel, Presiden selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja para menterinya. "Evaluasi ini menjadi milestone, tahapan untuk melihat capaian dari program yang sudah diprioritaskan," ujarnya.

Ditegaskan Daniel pula, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Dan jika itu pun terjadi, merupakan hal yang biasa dan wajar.

Dalam pandangan Daniel, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dapat meningkatkan kapasitas kerjanya, jika para menteri memiliki visi dan mampu melakukan terobosan yang akan membuat kerja pemerintahan lebih bergaung.

Secara terpisah, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, Presiden Yudhoyono kemungkinan besar merombak KIB II pada satu tahun pemerintahannya bersama Boediono.

Burhanuddin menduga, alasan politis akan lebih kental mewarnai perombakan kabinet dibandingkan alasan penilaian kinerja, meski di depan publik SBY memakai alasan kinerja. "Dibelakang layar sesungguhnya perombakan itu lebih kental dengan nuansa dan alasan politis," kata dia.

Dalam prediksinya, sejumlah menteri yang mewakili partai politik akan ditarik dari kabinet dan digantikan oleh kalangan profesional "Tetapi, menteri dari kelompok profesional itu tetap memiliki kedekatan dengan partai politik," tuturnya.

Menurutnya, banyak menteri KIB II yang layak mendapatkan "kartu merah", bukan hanya rapor merah. "Tapi, banyak menteri yang layak dapat kartu merah itu terselamatkan oleh partai politik yang menaunginya," tandas Burhanuddin.