Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang dinilai tidak serius dalam mengurus persoalan tenaga kerja Indonesia. Respon yang setengah hati menjadi penyebab utama problem TKI tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menanggapi Menakertrans Muhaimin Iskandar yang meminta agar sidak dilakukan sesering mungkin guna mencegah oknum pemeras TKI di bandara kembali lagi

Bambang menilai respon yang ditunjukkan Muhaimin naif. “Terlalu sederhana dan naif untuk menyelesaikan problem mendasar dan struktural terkait TKI hanya dengan sidak berkali-kali. Ini menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah atas pokok masalah," ujar dia.

Bambang mengatakan, komitmen yang rendah dalam mengurai pengelolaan TKI justru menjadi penyebab utama problem TKI tidak bisa diselesaikan dengan cepat. “Komitmen dan kepeduliannya setengah hati untuk selesaikan problem,” ujar Bambang.

Kata Bambang, sidak yang dilakukan KPK bersama Bareskrim dan UKP4 tujuannya untuk memberikan shocking terapy dan membuka mata publik terkait praktek pemerasan terhadap TKI. Sidak bukan solusi untuk menyelesaikan masalah pemerasan tersebut. “Problem structural TKI perlu ditangani lebih sistematis,” jelasnya.

Bambang menyebut, kajian Migrant Care dan testimoni pemerasan oleh TKI telah melengkapi dan membulatkan fakta adanya problem struktural yang berlangsung secara sistematis selama lebih dari satu dekade.

Sebelumnya, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengaku senang dengan adanya sidak oleh KPK, Bareskrim dan UKP4 di terminal khusus kedatangan TKI Bandara Soekarno Hatta. Ia meminta sidak rutin dilakukan agar sindikat pemeras tidak kembali beroperasi.