Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyusun konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah, dengan pendekatan sistem. Sebuah perubahan mendasar tentang cara berpikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Gagasan ini dinamakan revolusi biru.

Gagasan itu dikemukakan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan, Fadel Muhammad dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung parlemen, Rabu, (02/06). Revolusi biru merupakan konsep pembangunan hingga 2015. “Untuk mewujudkan hal itu, beberapa terobosan telah dilakukan,” ungkap Fadel.

Dituturkannya, ‘revolusi biru’ dimaksudkan sebagai perubahan mendasar tentang cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuannya, untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui program minapolitan yang intensif, efisien dan terintegrasi. “Muaranya, peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.”

Menyinggung pengembangan minapolitan, antara lain meliputi penyediaan kapal nelayan, wirausaha budidaya perikanan di seluruh kabupaten/kota, pengembangan sentra pengolahan, penguatan pemasaran dalam negeri dan pengembangan sistem penyuluhan.

Disamping itu juga, pengembangan pulau-pulau kecil agar bernilai ekonomi, pembangunan integrated surveilans system serta peningkatan kapasitas dalam rangka mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Fadel menjelaskan, pihaknya melakukan beberapa terobosan. Diantaranya, kontrak produksi dengan pemerintah daerah, pengawasan restribusi dan pemasokan bahan bakar minyak hingga 2,5 juta ton per tahun.

Diakui Fadel, selama ini pasokan BBM ke nelayan baru berkisar 1,5 juta ton per tahun. “Ini jelas masih kurang,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya telah melakukan pendekatan dengan Pertamina dan Komisi VII DPR yang membidangi hal itu. “Namun, hingga kini belum ada realisasi.”

Alternatif lain yang tengah diupayakan Kemen KP adalah percobaan mengalirkan solar ke gas. Rencananya program ujicoba ini akan dilakukan pada 2011 nanti. Untuk itu, pihak kementrian telah berembuk dengan kepala BP Migas.

Bukan hanya itu. Kemen-KP juga menyusun konsep jaring sosial dan jaminan asuransi bagi nelayan. Kementerian ini juga meluncurkan program pembangunan rumah serta sertifikasi tanah nelayan dan pencegahan illegal fishing.

Data Kapal Asing

Menanggapi konsep yang diajukan Kemen-KP tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Anna Muawanah yang ditemui Politikindonesia.com, saat rehat rapat kerja tersebut, Rabu (02/06) mengaku akan mempelajari lebih jauh rencana kerja pemerintah (RKP) tersebut.

Paslanya, program tersebut erat kaitannya dengan anggaran yang harus disediakan pada APBN 2011 sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAL) terkait. Politisi perempuan PKB itu lebih lanjut mengatakan, ada tiga acuan yakni kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan transformasi demokrasi.

Pada bagian lain, Anna mengkritisi belum adanya sertifikasi terhadap kapal-kapal nelayan. Padahal sertifikasi itu sangat penting untuk menentukan apakah sebuah kapal laik melaut atau tidak.

Anna juga mendesak, Kemen-KP untuk mendata berapa jumlah kapal-kapal asing yang tertangkap karena melakukan illegal fishing. Anna mengkritik selama ini, data tentang jumlah kapal asing yang disita negara tidak pernah muncul dan dilaporkan ke komisinya. “Hal ini penting agar Komisi IV sebagai mitra pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat mengetahui persis berapa kapal asing yang disita,” ujar dia.

Berkait tindakan atas kapal yang disita negara itu, dia sepakat dengan Kemen KP bahwa kapal itu sebaiknya tidak di lelang, tetapi dihibahkan kepada nelayan. Pasalnya, pada prakteknya kerap kali kapal-kapal asing itu dilelang dengan harga yang sangat murah. “Lebih baik untuk dihibahkan kepada nelayan, melalui pemda terkait. Tapi perlu pula diperhatikan laik laut apa tidak,” ujar dia.